ATAPKOTA.COM, SUMUT – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melantik dan mengambil sumpah jabatan 308 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam sebuah upacara yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, pada Senin, 9 Maret 2026. Dalam kesempatan itu, Bobby secara tegas menyoroti potensi praktik pungutan liar (pungli) yang kerap muncul di lingkungan birokrasi.
Di hadapan ratusan pejabat yang baru dilantik, Bobby mengingatkan agar aparatur sipil negara menjaga integritas serta menghindari segala bentuk penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan proyek maupun pelayanan publik.
“Jangan ada kegiatan tambahan seperti pungli atau meminta uang dalam proyek. Mari kita rapikan dan tertibkan bersama agar terhindar dari tindakan yang merugikan diri kita sendiri,” ujar Bobby.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, serta pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Bobby menilai praktik pungli masih menjadi salah satu persoalan serius dalam tata kelola birokrasi daerah. Bentuknya beragam, mulai dari proses administrasi hingga proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 11 orang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama, 117 pejabat administrator, dan 180 pejabat pengawas.
Menurut Bobby, jumlah pejabat yang cukup besar tersebut diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi perangkat daerah (OPD) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Namun ia menegaskan bahwa kekompakan di lingkungan birokrasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup-nutupi pelanggaran.
“Kekompakan di masing-masing OPD harus benar-benar dijaga. Jangan saling menjelekkan, tetapi juga bukan berarti saling melindungi dari kejahatan,” kata Bobby.
Ia juga menyinggung bahwa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur saat ini telah memasuki tahun kedua masa pemerintahan. Karena itu, fokus kerja di setiap OPD harus beralih dari sekadar perencanaan menuju implementasi nyata program pembangunan.
Selain menuntut kinerja yang lebih optimal, Bobby meminta aparatur sipil negara menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kreatif, dan produktif. Pejabat yang merasa tidak mampu menjalankan tugasnya dipersilakan mengundurkan diri.
“Kita punya target pembangunan. Jika ada pejabat yang merasa kurang pas atau tidak nyaman, silakan sampaikan pengunduran diri,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga menyampaikan perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida). Lembaga tersebut diharapkan menjadi pusat lahirnya ide, inovasi, serta strategi pembangunan daerah.
Acara pelantikan turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Adapun 11 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik antara lain:
- Ardan Noor — Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Sutan Tolang Lubis — Kepala Badan Pendapatan Daerah
- Dikky Anugerah Panjaitan — Kepala Bapperida
- Muhammad Ali Sipahutar — Sekretaris DPRD Sumut
- Chandra Dalimunthe — Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya
- Dedi Jaminsyah Putra — Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral
- Yuda Pratiwi Setiawan — Kepala Dinas Perhubungan
- Fariz Haholongan Hutagalung — Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Zulkifli — Kepala Biro Organisasi
- Yoga Budi Pratama Irawan — Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
- Yulinda Elvi Nasution — Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan
Penulis : Andrew T Panjaitan, ST | Editor : Tim Redaksi.
