Geledah Kantor KSOP Palembang, Kejati Sita Uang dan Barang Bukti Dugaan Korupsi Sungai Lalan

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 9 April 2026 - 15:30 WIB

40322 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kejati Sumsel kembali menggeledah KSOP Palembang terkait dugaan korupsi pelayaran Sungai Lalan.

Kejati Sumsel kembali menggeledah KSOP Palembang terkait dugaan korupsi pelayaran Sungai Lalan.

ATAPKOTA.COM, SUMSEL – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di wilayah Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, pada Rabu, 8 April 2026.

Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari peningkatan status perkara ke tahap penyidikan yang dilakukan sehari sebelumnya. Dalam operasi tersebut, penyidik menyasar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Palembang, khususnya pada bidang keselamatan berlayar, penjagaan, dan patroli di lantai satu.

Dari lokasi itu, tim menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang bukti tersebut antara lain satu unit telepon seluler, tiga amplop berisi uang tunai sebesar Rp28,45 juta, sejumlah amplop bekas, serta dokumen yang dinilai relevan dengan penyidikan.

Sehari sebelumnya, Selasa, 7 April 2026, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda, yakni rumah seorang aparatur sipil negara berinisial YK serta mess pegawai berinisial B di Kota Palembang. Keduanya diketahui merupakan pegawai di lingkungan KSOP Kelas I Palembang.

Dalam penggeledahan awal itu, penyidik menyita sejumlah barang, termasuk perangkat komunikasi elektronik berupa empat telepon genggam dan satu tablet, logam mulia sekitar 275 gram, uang tunai senilai Rp367 juta, serta satu unit sepeda motor.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumatera Selatan, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., menyatakan seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan berjalan aman dan tertib.

Penyidik masih mendalami keterkaitan barang bukti tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam aktivitas pelayaran di Sungai Lalan selama periode 2019 hingga 2025.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Kejaksaan menegaskan proses penyidikan masih berlangsung dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Editor : Tim Redaksi Atapkota.com

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru