Dugaan Penistaan Agama, Mantan Wakil Presiden Dilaporkan ke Polda Sumut

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Selasa, 14 April 2026 - 11:00 WIB

40359 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aliansi Advokat Sumatera Utara usai melakukan laporan ke Polda Sumatera utara

Aliansi Advokat Sumatera Utara usai melakukan laporan ke Polda Sumatera utara

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Laporan dugaan tindak pidana penistaan agama terhadap Jusuf Kalla resmi diterima Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada Senin, 13 April 2026, sekitar pukul 12.32 WIB. Penerimaan laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/563/IV/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara.

Pelapor, Rizki Nainggolan (35), seorang advokat yang berdomisili di Medan, mengajukan laporan tersebut melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut. Ia melaporkan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait dugaan penistaan agama.

Menurut keterangan dalam laporan, peristiwa yang dipersoalkan terjadi pada Sabtu, 11 April 2026, sekitar pukul 12.00 WIB di kawasan Jalan AH Nasution, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Pelapor menyebut peristiwa itu berkaitan dengan sebuah video yang beredar di media sosial, termasuk platform TikTok.

Dalam laporannya, Rizki menilai terdapat pernyataan dalam video tersebut yang diduga menyinggung keyakinan agama tertentu. Ia mengaku keberatan atas isi pernyataan tersebut dan menyebut dirinya sebagai bagian dari Aliansi Advokat Sumatera Utara.

“Atas dasar itu, kami melaporkan dugaan tersebut agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Rizki dalam keterangannya.

Pihak kepolisian melalui SPKT Polda Sumut telah menerima laporan tersebut dan menyerahkan bukti tanda terima kepada pelapor. Hingga kini, kepolisian belum menyampaikan keterangan resmi terkait status hukum pihak yang dilaporkan maupun perkembangan penyelidikan. (Alvi/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru