ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Rekening Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Selasa (26/5/2026) siang.
Peluncuran tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar Ahmadi Rahman serta Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Koordinator Pematangsiantar Subhan Pardosi.
Dalam sambutannya, Wesly yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Pematangsiantar mengatakan, KKPD merupakan inovasi kebijakan Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang terus didorong melalui TP2DD.
“Melalui KKPD, pola belanja pemerintah daerah yang selama ini menggunakan uang persediaan dan proses pencairan panjang akan berubah menjadi lebih cepat, aman, dan transparan,” ujar Wesly.
Ia menjelaskan, implementasi KKPD di Kota Pematangsiantar ditargetkan mampu meningkatkan efisiensi belanja daerah, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong penguatan ekosistem digital pemerintahan.
Wesly juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan bendahara segera memahami mekanisme penggunaan KKPD agar pelaksanaannya berjalan sesuai regulasi.
“Gunakan KKPD untuk belanja produktif, tepat sasaran, dan sesuai prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jangan sampai inovasi ini disalahgunakan,” tegasnya.
Selain meluncurkan KKPD, Pemko Pematangsiantar juga meresmikan penggunaan QRIS untuk rekening penerimaan SKPD sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik.
Menurut Wesly, penerapan QRIS akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah, retribusi, dan berbagai jenis penerimaan daerah lainnya secara non tunai.
“Melalui QRIS, masyarakat dapat membayar pajak dan retribusi hanya dengan memindai kode QR melalui aplikasi dompet digital maupun mobile banking. Ini bagian dari percepatan digitalisasi daerah,” katanya.
Ia menilai penerapan QRIS akan memberi sejumlah manfaat, mulai dari kemudahan layanan masyarakat, peningkatan transparansi pengelolaan keuangan, hingga penguatan ekonomi digital lokal.
“Setiap transaksi QRIS tercatat secara elektronik dan langsung masuk ke rekening penerimaan OPD sebelum masuk ke kas daerah. Ini meminimalkan kebocoran dan mengurangi risiko transaksi tunai,” ujar Wesly.
Selain itu, penggunaan QRIS dinilai mampu mendorong pelaku UMKM dan pedagang lokal masuk ke dalam ekosistem digital sehingga transaksi usaha menjadi lebih tertata dan inklusi keuangan masyarakat meningkat.
Wesly pun meminta seluruh OPD pengelola pendapatan, camat, lurah, hingga pengelola pasar aktif menyosialisasikan penggunaan QRIS kepada masyarakat.
“Kami mengajak masyarakat mendukung pembayaran digital agar pelayanan publik semakin transparan, modern, dan terhindar dari praktik pungutan liar,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris TP2DD Kota Pematangsiantar yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Alwi Andrian Lumban Gaol, SSTP, menjelaskan Pemko Pematangsiantar terus mendukung program nasional percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui implementasi ETPD.
Menurut Alwi, KKPD merupakan alat pembayaran non tunai yang diterbitkan perbankan bagi OPD untuk mendukung transaksi belanja daerah yang bersumber dari APBD.
Sebagai tahap awal implementasi, Pemko Pematangsiantar telah menetapkan delapan OPD sebagai pilot project penggunaan KKPD, di antaranya Sekretariat Daerah, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, Bappeda, BPKPD, dan BKPSDM.
“Pilot project ini menjadi langkah awal penerapan transaksi belanja pemerintah secara non tunai sekaligus bahan evaluasi sebelum diterapkan lebih luas,” jelas Alwi.
Ia menambahkan, digitalisasi juga terus dilakukan pada sisi penerimaan daerah dengan pembukaan rekening penerimaan bagi tujuh OPD pengelola pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, sistem QRIS penerimaan daerah juga tengah diperbarui agar seluruh transaksi penerimaan dapat tercatat secara real time.
“Kami berharap implementasi ETPD dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta memperkuat integrasi sistem keuangan daerah berbasis digital,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan simbolis KKPD dan QRIS kepada sejumlah OPD oleh Wali Kota Wesly Silalahi bersama perwakilan Bank Indonesia dan Bank Sumut. (AP/red)
