ATAPKOTA.COM, NIAS UTARA – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran hampir Rp500 miliar untuk pembangunan di seluruh Kepulauan Nias pada 2026. Besaran anggaran tersebut menjadi perhatian Komisi D DPRD Sumut yang turun langsung meninjau pelaksanaan sejumlah program pembangunan saat Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menjalankan agenda pemerintahan di wilayah tersebut, Kamis (6/8/2026).
Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Sibarani mengapresiasi kebijakan Bobby Nasution yang berencana berkantor di Kepulauan Nias selama tiga bulan. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah provinsi terhadap percepatan pembangunan di wilayah kepulauan.
“Yang pasti hari ini kita apresiasi langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh saudara Gubernur sebagai komitmen dalam mendukung pembangunan, khususnya percepatan pembangunan di Kepulauan Nias,” kata Timbul saat berada di kawasan Pantai Tureloto, Lahewa, Nias Utara, Kamis (6/8/2026).
Menurut Timbul, kehadiran Komisi D di Kepulauan Nias bukan hanya untuk mengikuti agenda gubernur, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap program dan anggaran Pemerintah Provinsi Sumut.
Ia mengatakan DPRD perlu melihat secara langsung pelaksanaan program di lapangan agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Timbul menyebut anggaran pembangunan yang dialokasikan ke Kepulauan Nias mencakup sejumlah sektor, antara lain infrastruktur, kesehatan, irigasi, dan pendidikan.
“Dari anggaran yang dialokasikan ke Kepulauan Nias ini ada berbagai bidang, seperti infrastruktur, kesehatan, irigasi, pendidikan, dan lainnya. Kami sudah melihat program-program tersebut mulai berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan masyarakat, khususnya dalam mendukung perekonomian di Kepulauan Nias,” ujarnya.
Meski mengapresiasi pelaksanaan sejumlah program, DPRD Sumut menilai pengawasan tetap diperlukan agar penggunaan anggaran tidak berhenti pada proses pembangunan fisik, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.
Anggota DPRD Sumut Defri Noval Pasaribu mengatakan kebijakan Bobby Nasution berkantor di Kepulauan Nias menjadi pendekatan yang berbeda dalam melihat langsung persoalan masyarakat.
Defri menyampaikan hal tersebut saat bertemu masyarakat di Lotu, Nias Utara, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat dapat membuka ruang untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan pembangunan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan.
“Dengan begitu banyaknya anggaran Pemprov di Kepulauan Nias, kami dari Komisi D DPRD Sumut merasa perlu melihat langsung bagaimana anggaran yang dibawa ke Kepulauan Nias ini bisa tepat guna dan tepat sasaran,” kata Defri.
Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan Pemprov Sumut mengalokasikan hampir Rp500 miliar untuk pembangunan di seluruh Kepulauan Nias pada 2026.
Menurut Bobby, anggaran tersebut meningkat dibandingkan alokasi pada tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp250 miliar.
“Untuk Kepulauan Nias, kami informasikan bahwa pada 2026 ini kami mengalokasikan anggaran hampir Rp500 miliar untuk seluruh Kepulauan Nias. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sekitar Rp250 miliar,” kata Bobby.
Kenaikan alokasi anggaran tersebut menempatkan Kepulauan Nias sebagai salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan Pemprov Sumut.
Namun, besarnya anggaran juga beriringan dengan kebutuhan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Komisi D DPRD Sumut menyatakan akan melihat langsung progres pekerjaan dan pemanfaatan anggaran agar pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, kebijakan berkantor di Kepulauan Nias tidak hanya menjadi agenda kehadiran pemerintah di daerah, tetapi juga menjadi momentum untuk mempertemukan pelaksanaan program, pengawasan anggaran, dan aspirasi masyarakat secara langsung.(AP/red)
