ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pembangunan Kota Medan tidak cukup hanya dengan menghadirkan infrastruktur yang memadai, taman yang indah, penerangan jalan, dan fasilitas publik yang nyaman. Kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam merawat dan menjaga hasil pembangunan menjadi faktor penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Pesan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Partisipasi Masyarakat Membangun, Merawat, dan Menjaga Kota Medan” yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Medan di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan yang dibuka Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Kepala Brida Kota Medan, Benny Iskandar, itu menghadirkan Guru Besar sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara, Prof. Hamdani Harahap, serta Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (P2D)/Penindakan Satpol PP Kota Medan, Albena Boang Manalu, sebagai narasumber.
Staf Ahli Wali Kota Medan Bidang Kemasyarakatan Adlan bertindak sebagai moderator. Sejumlah perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan juga mengikuti diskusi tersebut.
FGD ini menjadi forum untuk mengidentifikasi persoalan perkotaan sekaligus merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan kepedulian masyarakat. Berbagai isu dibahas, mulai dari vandalisme, pencurian komponen fasilitas umum, kebersihan lingkungan, hingga gangguan keamanan yang menimbulkan keresahan warga.
Dalam sambutannya, Benny Iskandar menegaskan bahwa Pemko Medan memiliki tanggung jawab membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, menjaga ketertiban, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Namun, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang dibangun, melainkan juga oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat menjaganya.
Menurut Benny, berbagai pembangunan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Waas perlu diiringi perubahan perilaku dan tumbuhnya rasa memiliki terhadap kota.
Taman, penerangan jalan, dan sarana publik lainnya harus dijaga agar tetap berfungsi dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
“Apakah membangun kota cukup dengan membangun fisiknya?” menjadi pertanyaan mendasar yang disampaikan Benny untuk mengajak peserta melihat pembangunan dari perspektif yang lebih luas.
Ia menyoroti masih terjadinya perusakan fasilitas umum, pencurian komponen, dan aksi vandalisme yang mengurangi fungsi serta kenyamanan ruang publik. Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pembentukan kesadaran sosial dan budaya menjaga lingkungan.
Benny juga menyinggung keresahan masyarakat terhadap gangguan keamanan, termasuk aksi begal dan berbagai persoalan sosial lainnya. Ia menilai, penanganan persoalan tersebut perlu disertai upaya memahami akar masalah agar solusi yang dirumuskan lebih tepat sasaran.
“Kita sudah mengetahui persoalannya, tetapi perlu merumuskan mengapa persoalan itu bisa tumbuh, bagaimana mengatasinya, dari mana harus memulai, dan kapan target penyelesaiannya dapat dicapai,” ujarnya.
Benny menilai pemerintah dan aparat memiliki keterbatasan dalam mengawasi seluruh wilayah kota. Karena itu, kepedulian serta keterlibatan aktif masyarakat diperlukan untuk melengkapi upaya pemerintah dalam menjaga lingkungan dan fasilitas publik.
Ia mengaitkan pentingnya partisipasi tersebut dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya semangat No One Left Behind, yang menekankan keterlibatan semua pihak dalam pembangunan.
Menurut Benny, kontribusi warga tidak harus diwujudkan melalui kegiatan besar. Masyarakat dapat memulainya dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak fasilitas umum, menjaga kebersihan lingkungan, mengingatkan sesama secara baik, melaporkan kerusakan melalui saluran yang tepat, serta mengikuti kegiatan gotong royong.
Meski demikian, Benny menegaskan bahwa partisipasi masyarakat bukan berarti mengambil alih tanggung jawab pemerintah maupun aparat penegak hukum.
Penanganan tindak kriminal, termasuk begal dan pencurian aset, tetap menjadi kewenangan aparat terkait. Sementara itu, pemerintah harus memastikan pelayanan, pengawasan, dan pemeliharaan fasilitas publik berjalan secara berkelanjutan.
“Yang ingin kita bangun adalah kemitraan. Pemerintah menjalankan kewenangannya, sementara masyarakat berperan aktif menjaga dan mengawasi lingkungan serta fasilitas milik bersama,” jelasnya.
Melalui FGD tersebut, Brida Kota Medan berupaya menghimpun masukan dan pengalaman berbagai pihak untuk mengidentifikasi akar persoalan serta menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.
Benny menegaskan, forum itu tidak dimaksudkan sekadar menjadi tempat menyampaikan keluhan. Diskusi diharapkan menghasilkan gagasan berdasarkan kajian, data, dan bukti atau evidence-based policy sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi belum optimalnya partisipasi masyarakat dan semangat gotong royong, rendahnya kesadaran dalam menjaga fasilitas umum sebagai aset bersama, serta perlunya langkah konkret untuk mencegah vandalisme, menjaga kebersihan, meningkatkan kepedulian sosial, dan menciptakan lingkungan yang aman.
Selain itu, kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dunia usaha, dan aparat terkait dinilai penting agar upaya menjaga kota tidak berhenti pada kegiatan sesaat.
Hasil diskusi akan menjadi bahan kajian Brida Kota Medan untuk disusun dalam bentuk policy brief atau rekomendasi kebijakan. Dokumen tersebut nantinya akan disampaikan kepada perangkat daerah terkait serta pimpinan Pemko Medan, yakni Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap.
Benny berharap FGD tersebut menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali semangat bersama dalam membangun dan menjaga Medan sebagai rumah bersama yang perlu dirawat untuk generasi mendatang.
Ia menekankan bahwa pembangunan kota harus mencakup dua aspek sekaligus, yakni pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Infrastruktur yang baik perlu didukung budaya tertib, kepedulian, gotong royong, dan tanggung jawab bersama.
“Kita bukan hanya membutuhkan physical engineering, tetapi juga social engineering,” tegasnya.
Melalui pendekatan tersebut, pembangunan di bawah kepemimpinan Rico Waas diharapkan tidak hanya mengubah wajah Kota Medan, tetapi juga menumbuhkan masyarakat yang peduli, bertanggung jawab, dan aktif menjaga lingkungan serta fasilitas publik.(MB/red)
