ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Kota Medan memperkuat integrasi data pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha untuk mendukung target penyediaan 50.000 lapangan kerja. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan, pemetaan tenaga kerja dan pengembangan keterampilan harus menjadi prioritas agar masyarakat memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi dan perusahaan lebih mudah menemukan tenaga kerja yang dibutuhkan.
Hal itu disampaikan Rico saat membuka Seminar Hasil Kajian Strategis Penyediaan 50.000 Lapangan Kerja dan Kebutuhan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Medan Tahun 2026 di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (28/10/2026).
Menurut Rico, upaya mencapai target tersebut tidak cukup hanya dengan menarik investasi dan mendorong pembukaan lowongan kerja. Pemerintah juga harus memiliki data akurat mengenai jumlah pencari kerja, keterampilan yang mereka miliki, serta kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor usaha.
Ia menekankan, hasil kajian ketenagakerjaan harus diterjemahkan menjadi langkah nyata, terutama untuk membantu lulusan baru dan masyarakat yang masih mencari pekerjaan.
“Pertanyaannya, apakah kita berhenti pada diskusi atau seminar, atau kita harus take action? Persoalan lapangan pekerjaan ini sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana roda ekonomi berjalan, kemiskinan ditanggulangi, ketimpangan dikurangi, dan kota kita berkembang sesuai harapan masyarakat,” ujar Rico.
Rico menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka Kota Medan turun dari 8,13 persen menjadi 7,99 persen pada 2025. Meski menunjukkan penurunan, menurutnya, pemerintah masih perlu memetakan kondisi ketenagakerjaan secara lebih terperinci, termasuk jumlah lulusan baru yang belum bekerja dan ketersediaan lowongan di berbagai sektor.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah belum terintegrasinya data pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan. Karena itu, data dari perguruan tinggi, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), serta pelaku usaha perlu dihimpun dalam satu sistem yang dapat diperbarui secara berkala.
“Jangan biarkan anak-anak kita berjalan sendirian. Kita harus mendampingi mereka sampai mendapatkan pekerjaan. Data dari universitas, pemerintah, dan perusahaan perlu kita satukan agar proses pencocokan tenaga kerja bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Rico menilai, sistem tersebut harus mencakup berbagai skala usaha, mulai dari perusahaan besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), restoran, serta hotel. Pemetaan kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor itu diharapkan membantu pemerintah menghubungkan pencari kerja dengan peluang yang sesuai.
Untuk memperkuat integrasi data, Rico mendorong perangkat daerah menyinkronkan informasi ketenagakerjaan dengan data perizinan usaha dan UMKM.
Menurutnya, proses pengurusan perizinan dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan atau usaha. Dengan data tersebut, pemerintah dapat memetakan jumlah pekerja yang diperlukan sekaligus membantu mempertemukannya dengan calon tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi.
Ia juga meminta agar pendataan ketenagakerjaan mendukung pemenuhan hak pekerja, termasuk perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain memperluas kesempatan kerja di Medan, Rico mendorong pencari kerja untuk mengakses peluang di luar daerah hingga luar negeri. Namun, kesempatan tersebut harus sesuai dengan kompetensi calon pekerja dan didukung perlindungan yang memadai.
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat dapat membantu perusahaan menemukan tenaga kerja sesuai kebutuhan sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di Kota Medan.
“Kalau iklim lapangan pekerjaan berjalan dengan baik, investasi akan lebih mudah masuk karena perusahaan mengetahui potensi tenaga kerja yang tersedia. Kita harus bisa memetakan kebutuhan itu dan menyiapkan sumber daya manusia sesuai spesifikasi yang dibutuhkan,” katanya.
Selain memperkuat pemetaan pasar kerja, Pemko Medan merencanakan pengembangan fasilitas pelatihan melalui pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK).
Rico menyatakan siap mendukung rencana tersebut. Ia menekankan bahwa program pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri agar keterampilan peserta relevan dengan pekerjaan yang tersedia.
Ia juga mendorong pengkajian skema pembiayaan pelatihan bagi masyarakat yang terkendala biaya, termasuk kemungkinan kerja sama dengan perbankan. Skema tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan peserta, jenis keterampilan yang dikembangkan, dan peluang penempatan kerja setelah pelatihan.
Dengan pendekatan itu, BLK diharapkan tidak hanya menjadi tempat peningkatan keterampilan, tetapi juga mendukung proses pencocokan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar.
Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan Benny Iskandar melaporkan bahwa kajian strategis tersebut telah berlangsung sejak Agustus 2026 dengan melibatkan tiga tenaga ahli dan bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU).
Kajian yang awalnya berfokus pada kebutuhan BLK kemudian diperluas untuk mendukung target penyediaan 50.000 lapangan kerja. Perluasan tersebut diselaraskan dengan janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan serta program prioritas pemerintah daerah.
Kajian itu mencakup pemetaan pasar kerja, identifikasi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha serta industri, hingga analisis kebutuhan pelatihan dan sertifikasi profesi.
Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan, pengembangan BLK berdasarkan kebutuhan pasar kerja, serta penyusunan peta jalan penciptaan lapangan kerja periode 2026–2029.
Benny menilai, program ketenagakerjaan perlu dirancang secara terukur agar pencari kerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar dan berpeluang terserap di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
Melalui integrasi data, pengembangan pelatihan, dan pemetaan kebutuhan industri, Pemko Medan berupaya membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih terarah untuk mendukung target 50.000 lapangan kerja.
Laporan : Mery Bintang
