ATAPKOTA.COM – Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Terpadu memperkuat pengamanan, pengawasan, dan penegakan hukum di Bandara serta Pelabuhan Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Sulawesi Tengah, dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Weda Bay, Maluku Utara. Sejak alih komando dan pengendalian (Kodal) diberlakukan pada 21 November 2025, Satgas berhasil mengungkap sejumlah pelanggaran strategis.
Pada 25 November 2025, TNI Angkatan Laut menangkap dua kapal pengangkut nikel ore ilegal di Perairan Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kedua kapal milik PT PMH dengan muatan PT DMS yang menuju PT IMIP Morowali itu melanggar berbagai ketentuan, mulai dari beroperasi di jetty ilegal, tidak memiliki Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG), hingga tidak membawa dokumen kapal dan muatan yang sah. Karena itu, unsur TNI AL mengawal kapal ke Lanal Kendari untuk proses hukum.
Selanjutnya, pada 5 Desember 2025, personel Kopasgat TNI AU yang tergabung dalam Satgas Terpadu di Bandara Khusus PT IWIP Weda Bay menggagalkan penyelundupan bahan mineral oleh seorang warga negara asing berinisial MY. Pelaku membawa lima pack serbuk nikel campuran dan empat pack serbuk nikel murni melalui pesawat Super Air Jet rute Weda Bay–Manado. Temuan ini menunjukkan meningkatnya efektivitas pengawasan karena bandara tersebut sebelumnya tidak dilengkapi perangkat pemerintahan wajib untuk memeriksa lalu lintas orang dan barang.
Dengan demikian, Satgas Terpadu yang melibatkan unsur Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, BMKG, AirNav Indonesia, Avsec, TNI, Polri, dan Kejaksaan akan terus memperketat pengawasan di seluruh fasilitas khusus. Upaya ini memastikan bahwa seluruh aktivitas penerbangan, pelayaran, dan pergerakan logistik mematuhi ketentuan hukum dan mencegah kegiatan ilegal yang merugikan negara.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam peninjauan latihan TNI di Morowali menyoroti adanya “anomali regulasi” yang membuka celah terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Ia menegaskan perlunya deregulasi sekaligus penguatan pertahanan di kawasan industri strategis.
Pemerintah memastikan Satgas Terpadu akan melanjutkan penguatan pengawasan lalu lintas orang, barang, dan logistik. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen negara untuk menjaga kedaulatan ekonomi, menutup ruang penyelundupan, dan memastikan seluruh kegiatan industri berjalan sesuai hukum serta kepentingan nasional. (AK1)
