Wagub Surya Instruksikan OPD Sumut Jalankan Arahan Mendagri untuk Antisipasi Natal dan Tahun Baru

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 11 Desember 2025 - 11:20 WIB

40128 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai langkah antisipasi dan pengamanan wilayah.

Surya menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Mengantisipasi Natal dan Tahun Baru bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Rakor berlangsung secara virtual dari Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (11/12/2025), dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Surya langsung menginstruksikan OPD agar melaksanakan empat poin strategis arahan Mendagri. Pertama, OPD diminta mengantisipasi peningkatan risiko keamanan dan keselamatan. Kedua, OPD harus memperkuat koordinasi dengan Forkopimda. Ketiga, OPD wajib menerapkan mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Keempat, OPD harus melakukan pemantauan serta pengendalian inflasi. Selain itu, Surya meminta percepatan target realisasi APBD Tahun Anggaran 2025.

“Untuk memperlancar langkah strategis itu, Mendagri melalui surat edaran meminta penundaan perjalanan ke luar negeri saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, mulai 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026,” ujar Surya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Surat Edaran Mendagri Nomor 000.2.3/9633/SJ diterbitkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan. Tito menekankan pentingnya koordinasi Forkopimda serta pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi potensi kerawanan, termasuk titik rawan bencana sesuai karakteristik daerah.

Tito juga meminta daerah memastikan kelancaran arus lalu lintas, membentuk posko Natal dan Tahun Baru, memperkuat sistem transportasi, menjamin kelaikan angkutan umum, serta meningkatkan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Mobilitas pada saat Natal dan Tahun Baru biasanya meningkat. Untuk angkutan udara, laut, dan darat, demand biasanya naik. Untuk mengantisipasi inflasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan diskon tarif angkutan darat, laut, dan udara. Semoga kebijakan ini bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Tito. (AK1)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru