ATAPKOTA.COM, SUMUT – Perekonomian Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan ketahanan di tengah tekanan global sepanjang 2025. Berdasarkan paparan dalam Konferensi Pers APBN Kita Regional Sumatera Utara, perekonomian Sumut tercatat tumbuh 4,55 persen (year-on-year) pada Triwulan III 2025.
Konferensi pers tersebut digelar pada Selasa, 27 Januari 2026, dan menyoroti stabilitas ekonomi makro nasional yang tetap terjaga. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan Sumut terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sementara dari sisi produksi, sektor pertanian menjadi penyumbang utama.
Dengan capaian tersebut, Sumut menempati peringkat ketujuh perekonomian terbesar di Pulau Sumatera, dengan kontribusi 23,58 persen terhadap total perekonomian kawasan.
Dari sisi harga, inflasi Sumut secara year-on-year (y-o-y) tercatat 4,66 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional. Namun, secara month-to-month (m-to-m), Sumut justru mengalami deflasi sebesar -0,52 persen, mengindikasikan tren pengendalian harga yang semakin membaik.
Kinerja perdagangan luar negeri juga mencatatkan hasil positif. Hingga Desember 2025, neraca perdagangan Sumut membukukan surplus kumulatif sebesar 6,91 miliar dolar Amerika Serikat, tumbuh 34,59 persen (y-o-y). Surplus tersebut terutama didorong oleh peningkatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, meskipun impor pada Desember 2025 tercatat meningkat.
Indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan yang konsisten. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut meningkat 0,94 persen menjadi 76,47, berada di atas capaian nasional sebesar 75,90. Rasio Gini turun menjadi 0,295, lebih rendah dibandingkan rasio nasional 0,375, mencerminkan ketimpangan yang semakin menyempit.
Jumlah penduduk miskin di Sumut juga tercatat menurun menjadi 1,14 juta jiwa atau setara 7,36 persen dari total penduduk. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 berada di angka 5,32 persen, turun 0,28 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi fiskal, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumut hingga Desember 2025 dinilai tetap optimal. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 37,20 triliun atau 87,73 persen dari pagu, sedangkan belanja negara mencapai Rp 61,89 triliun atau 95,32 persen dari pagu, sehingga mencatatkan defisit Rp29,69 triliun.
Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp 19,39 triliun atau 91,98 persen dari pagu, sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp 42,50 triliun atau 96,92 persen dari pagu. Realisasi belanja tersebut menopang berbagai layanan publik strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
Penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha mikro juga menunjukkan kinerja signifikan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut tersalurkan sebesar Rp14,74 triliun kepada 248.587 debitur, atau menjangkau sekitar 21,43 persen UMKM di Sumut. Sektor pertanian menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp 7,14 triliun.
Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tersalurkan sebesar Rp 937,75 miliar kepada 152.007 debitur, dengan dominasi sektor perdagangan. Daerah dengan penyaluran tertinggi tercatat di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.
Dari sisi penerimaan negara, realisasi pajak oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara mencapai Rp25,4 triliun atau 78,04 persen dari target. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 3,50 triliun, atau 193,52 persen dari target, didorong oleh Bea Keluar CPO sebesar Rp 2,286 triliun, meningkat 168 persen (y-o-y).
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kekayaan negara dan lelang mencapai Rp 115,12 miliar, tumbuh 26,73 persen (y-o-y).
“Perekonomian Sumatera Utara tetap resilien di tengah ketidakpastian global, berkat optimalisasi APBN yang mendukung Asta Cita dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar narasumber dalam konferensi pers tersebut.
Ke depan, proyeksi ekonomi tahun 2026 diarahkan pada penguatan ekspor, pengendalian inflasi yang berkelanjutan, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Sumatera Utara. (AP)
