Dari Stabilitas Harga hingga QRIS, Wapres ke Pasar Badung

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Jumat, 13 Februari 2026 - 15:27 WIB

40177 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wapres Gibran Rakabuming meninjau stabilitas harga dan transaksi non tunai di Pasar Badung Bali

Wapres Gibran Rakabuming meninjau stabilitas harga dan transaksi non tunai di Pasar Badung Bali

ATAPKOTA.COM, BALI – Upaya menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi pasar tradisional menjadi fokus kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Pasar Badung, Kota Denpasar, Bali, pada Jumat, 13 Februari 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan harga bahan pokok tetap terkendali sekaligus melihat implementasi transaksi non tunai di pasar rakyat.

Dalam dialog dengan pedagang, Wapres menanyakan perkembangan harga sejumlah komoditas strategis dan distribusi barang. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif apabila terjadi lonjakan harga, termasuk intervensi kebijakan yang tepat sasaran agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Kunjungan ini disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan ekonomi rakyat berbasis kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah, menurut Wapres, berkomitmen menjaga pasar tradisional sebagai ruang ekonomi yang sehat bagi pelaku usaha kecil dan konsumen.

Gubernur Bali I Wayan Koster yang turut mendampingi menyatakan bahwa Wapres mengapresiasi langkah digitalisasi yang telah berjalan di pasar tersebut. Ia juga menyebut adanya arahan agar kebijakan subsidi komoditas dengan kenaikan harga signifikan dapat diberikan secara merata kepada pedagang.

Selain isu harga, perhatian juga diarahkan pada sistem pembayaran non tunai. Sejumlah pedagang telah memanfaatkan transfer antarbank maupun metode pembayaran digital lainnya untuk mempermudah transaksi dan mengurangi risiko uang palsu.

Era, pedagang bumbu dapur yang telah berjualan selama 15 tahun di Pasar Badung, mengaku transaksi non tunai membantu proses jual beli. Menurutnya, metode tersebut meminimalkan risiko menerima uang palsu dan memudahkan pencatatan.

Hal senada disampaikan Diana, pembeli yang kerap memesan barang melalui layanan antar pedagang dan melakukan pembayaran melalui transfer. Ia menilai sistem tersebut memudahkan, terutama bagi konsumen yang tidak dapat datang langsung ke pasar.

Transformasi digital di pasar tradisional dinilai menjadi bagian dari modernisasi ekosistem perdagangan rakyat. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, literasi keuangan pedagang, serta stabilitas harga komoditas pokok di tingkat distribusi. (Edo/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru