ATAPKOTA.COM , BALI – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya optimalisasi momentum kunjungan wisatawan pada Kuartal I 2026 serta percepatan penanganan sampah di Bali sebagai bagian dari strategi menjaga daya saing pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Silaturahmi dengan pelaku usaha sektor pariwisata di Politeknik Pariwisata Bali, Nusa Dua, pada Jumat, 13 Februari 2026.
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi, dengan penekanan pada kualitas destinasi, kebersihan lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem wisata.
Dalam dialog bersama pengusaha, Gibran menilai periode awal tahun sebagai fase krusial. Sejumlah momentum libur panjang—Natal dan Tahun Baru, Imlek, serta Lebaran—dinilai berpotensi mendongkrak mobilitas wisatawan secara signifikan.
“Kuartal I 2026 ini sangat penting. Momentum ini harus benar-benar dijaga,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa periode libur sekolah pada Juni–Juli akan kembali menguji kesiapan infrastruktur dan layanan wisata di Bali.
Namun, di tengah optimisme peningkatan kunjungan, persoalan sampah kembali menjadi sorotan. Gibran menyebut pengolahan sampah sebagai isu strategis yang berdampak langsung terhadap citra Bali sebagai destinasi unggulan.
Menurutnya, program Waste to Energy tengah berproses di Danantara dan menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Ia meminta pemerintah daerah memastikan pengelolaan berjalan dari hulu hingga hilir, termasuk pembiasaan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
“Sampah ini urgent. Harus segera dirumuskan langkah konkret dan terkoordinasi,” tegasnya.
Permasalahan sampah di Bali bukan isu baru. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pantai sempat disorot akibat kiriman sampah musiman, terutama saat angin barat. Kondisi tersebut kerap memicu keluhan wisatawan dan pelaku usaha karena berpotensi menurunkan kualitas pengalaman wisata.
Wapres mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang menindaklanjuti arahan Presiden terkait kebersihan kawasan pantai. Namun, efektivitas kebijakan tetap bergantung pada konsistensi implementasi serta kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Silaturahmi tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus pengingat bahwa peningkatan kunjungan wisata tidak hanya soal angka, melainkan juga kesiapan infrastruktur, tata kelola lingkungan, dan keberlanjutan destinasi dalam jangka panjang. (Edo/red)
