ATAPKOTA.COM, SAMOSIR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir bersama Yayasan Bitra Indonesia memulai pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola Pompa Air Tenaga Surya (PATS) di Desa Sibonor Ompu Ratus sebagai langkah memastikan keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur irigasi berbasis energi terbarukan. Pembahasan tersebut digelar di Aula Kantor Bupati Samosir pada Senin (13/7/2026) dengan melibatkan masyarakat penerima manfaat, pemerintah desa, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Pembentukan kelembagaan ini merupakan tindak lanjut setelah pembangunan PATS melalui Program Low Carbon Development Initiative (LCDI) yang didukung Oxford Policy Management (OPML) dari Inggris selesai dilaksanakan. Dalam program tersebut, OPML menunjuk Yayasan Bitra Indonesia sebagai mitra pendamping untuk memfasilitasi pembentukan organisasi pengelola yang akan bertanggung jawab mengoperasikan dan memelihara PATS secara berkelanjutan.
Bupati Samosir yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hotraja Sitanggang menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang dilakukan Yayasan Bitra Indonesia. Menurutnya, kelembagaan yang kuat menjadi faktor penting agar fasilitas yang telah dibangun dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Pemerintah Kabupaten Samosir menyambut baik pembentukan kelembagaan pengelola PATS. Dengan pendampingan yang profesional, kami berharap masyarakat mampu mengelola dan memelihara PATS secara mandiri setelah masa pendampingan berakhir,” ujar Hotraja.
Ia menegaskan, keberadaan PATS menjadi bagian dari komitmen Pemkab Samosir dalam mendukung program ketahanan pangan melalui penyediaan sistem irigasi yang berkelanjutan sekaligus mendukung pembangunan rendah karbon.
Menurutnya, ketersediaan air irigasi yang memadai akan meningkatkan intensitas tanam sehingga produktivitas sektor pertanian dapat terus meningkat. Bahkan, Pemkab Samosir menargetkan pembangunan sedikitnya dua unit PATS setiap tahun agar manfaat teknologi ramah lingkungan tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Direktur Pelaksana Yayasan Bitra Indonesia, Dra. Rusdiana, menjelaskan bahwa proses pendampingan akan berlangsung selama lima bulan. Pendampingan meliputi pembentukan kelembagaan, penyusunan tata kelola organisasi, pelatihan teknis, hingga monitoring dan evaluasi.
Selain penguatan organisasi, masyarakat juga akan memperoleh pelatihan mengenai manajemen teknis, pengelolaan keuangan, kepemimpinan, serta penyusunan mekanisme pembiayaan operasional agar PATS dapat dikelola secara mandiri.
“Kami ingin memastikan PATS benar-benar menjadi milik masyarakat melalui kelembagaan yang sah, kuat, dan mampu mengelolanya secara berkelanjutan. Seluruh proses dilakukan secara partisipatif bersama pemerintah desa dan masyarakat,” kata Rusdiana.
Ia menjelaskan, bentuk kelembagaan nantinya akan ditentukan melalui musyawarah bersama masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi lokal. Organisasi tersebut dapat berbentuk koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok tani, maupun bentuk kelembagaan lain yang dinilai paling sesuai.
Dalam proses pendampingan, Yayasan Bitra juga menerapkan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dengan mendorong keterlibatan perempuan, generasi muda, dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan maupun pengelolaan PATS.
Pembina Yayasan Bitra Indonesia, Soekirman, menilai keberhasilan pengelolaan PATS tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga ditentukan oleh kekuatan kelembagaan dan budaya gotong royong masyarakat.
Menurutnya, nilai-nilai budaya Batak merupakan modal sosial yang perlu dijaga agar mampu memperkuat rasa memiliki terhadap fasilitas yang telah dibangun sekaligus menciptakan tata kelola yang transparan dan berkelanjutan.
“Kalau budaya kebersamaan tetap hidup, pengelolaan PATS akan berjalan baik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Soekirman.
Melalui pembentukan kelembagaan yang profesional dan partisipatif, Pemkab Samosir berharap PATS di Desa Sibonor Ompu Ratus dapat terus berfungsi optimal dalam mendukung kebutuhan air irigasi, meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadi contoh pengelolaan infrastruktur berbasis masyarakat bagi daerah lain. (AP/red)
