ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming menerima kunjungan Deputi Perdana Menteri (DPM) sekaligus Menteri Pelayanan Sipil Kerajaan Kamboja, Hun Many, di Istana Wakil Presiden pada Selasa (28/7/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama bilateral Indonesia dan Kamboja, mulai dari reformasi birokrasi, pengembangan kepemudaan dan olahraga, hingga penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berkaitan dengan praktik penipuan daring (online scam).
Pertemuan itu merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara anggota ASEAN melalui kerja sama yang lebih erat, konkret, dan saling menguntungkan.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan solidaritas, dialog, dan kolaborasi antarnegara ASEAN guna menjaga stabilitas kawasan serta mempercepat pembangunan bersama.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menekankan pentingnya memperluas kerja sama di bidang reformasi birokrasi, khususnya melalui percepatan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kerja sama antarkedua negara di bidang reformasi birokrasi tentunya bisa diperdalam lagi, terutama terkait transformasi digital. Reformasi birokrasi menjadi salah satu program prioritas Bapak Presiden,” ujar Gibran.
Menurutnya, transformasi birokrasi menjadi langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
“Karena kami ingin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kita ingin birokrasi yang lebih gesit, bebas korupsi, dan juga transparan,” tambahnya.
Selain reformasi birokrasi, kedua negara juga membahas penguatan kerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga.
Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta menjelaskan bahwa sektor tersebut dinilai strategis dalam mempererat hubungan antarmasyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas generasi muda Indonesia dan Kamboja.
“Kemudian yang kedua ada masalah kerja sama dalam bidang kepemudaan dan olahraga,” ujar Anis kepada awak media usai pertemuan.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengungkapkan bahwa Hun Many memberikan perhatian besar terhadap pengembangan olahraga disabilitas.
Menurut Erick, Pemerintah Kamboja ingin meningkatkan kemampuan atlet-atletnya dengan memanfaatkan fasilitas olahraga yang telah dibangun di Kota Solo.
“Deputy Prime Minister Hun Many ini sangat konsen dengan olahraga disabilitas,” kata Erick.
Ia menambahkan, Kamboja berharap atlet-atletnya dapat memperoleh kesempatan menjalani pelatihan di fasilitas olahraga yang dinilai memiliki standar tinggi di kawasan Asia Tenggara.
“Deputy Prime Minister ingin sekali supaya mereka bisa mendapat kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas para atletnya di fasilitas yang ada di Solo yang sudah terbangun. Salah satu terbaik yang ada di Asia Tenggara,” ujarnya.
Selain itu, isu perlindungan warga negara Indonesia (WNI) juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, khususnya terkait penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berkaitan dengan praktik online scam di Kamboja.
Anis Matta mengatakan pembahasan mengenai persoalan tersebut merupakan bagian dari kerja sama yang terus dijalin kedua negara dalam upaya memberikan perlindungan kepada WNI.
“Pembicaraan yang ketiga, tapi ini pembicaraan yang terus berlanjut mengenai penanganan TPPO yang berhubungan dengan scam di Kamboja,” ujar Anis.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kamboja berkomitmen memperkuat kemitraan strategis melalui kerja sama yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia, serta perlindungan warga negara.
Pertemuan itu turut dihadiri Duta Besar Kamboja untuk Indonesia Tean Samnang, Sekretaris Negara Kementerian Pelayanan Sipil Kamboja Sok Sabayna, perwakilan sektor swasta Oknha Sam Ang Vattanac, Sekretaris Jenderal Sekretariat Umum Komite Reformasi Administrasi Publik Kamboja Chhun Socheat, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Elizani T. X. Nadia Sumampouw.(RE/red)
