DJP dan Dukcapil Resmi Kerja Sama Integrasi Data NIK, Dukung Reformasi Perpajakan 2025

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 31 Juli 2025 - 18:05 WIB

40603 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk integrasi dan pemanfaatan data kependudukan dalam layanan perpajakan.

Penandatanganan berlangsung di Gedung Cakti KPDJP, Kamis (31/07/2025), oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen dalam memperkuat tata kelola administrasi perpajakan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, seiring dengan pelaksanaan reformasi perpajakan nasional.

“Kerja sama ini merupakan upaya integrasi dan pemanfaatan data lintas sektor untuk memperkuat basis data perpajakan dan administrasi kepemerintahan,” ujar Bimo.

Kerja sama tersebut mencakup validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), pemutakhiran data kependudukan, serta penerapan teknologi face recognition untuk mendukung proses administrasi dan pengawasan perpajakan secara digital.

Bimo juga mengapresiasi dukungan penuh dari Dukcapil serta tim internal DJP atas sinergi dan kolaborasi yang telah dibangun.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama ini, yang akan memperkuat sistem administrasi dan pelayanan DJP melalui hak akses data kependudukan,” tambahnya.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung hak akses dan pemanfaatan data kependudukan oleh DJP. Menurutnya, pemanfaatan data ini memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan strategis.

“Secara regulasi, data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, hingga penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminal,” jelas Teguh.

Melalui kerja sama ini, diharapkan sistem perpajakan nasional akan semakin terintegrasi, akurat, dan efisien dalam mendukung kebijakan fiskal dan pembangunan nasional.

 

Wartawan : Andrew Panjaitan.ST

Berita Terkait

Prabowo Tegaskan Tak Ada Ampun bagi Penyelewengan Program Makan Bergizi Gratis
Eks Kepala BGN dan Dua Mantan Wakil Ditahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi MBG
Kejagung Tahan Dadan Hindayana, Pengusutan Kasus di BGN Masih Berlanjut
Wapres Gibran Minta Peserta Lemhannas Lebih Peka terhadap Kondisi Masyarakat
Wapres Gibran Dorong Birokrasi Lebih Gesit dan Kolaboratif di Hadapan Peserta Lemhannas
Sehari Setelah Kepala BGN Dicopot, Penyidik Kejagung Lakukan Penggeledahan di Kantor Pusat
DPN PERMAHI Apresiasi Pergantian Pimpinan BGN, Harap Tata Kelola Program Gizi Semakin Kuat
Presiden Prabowo Tinjau SPPG Palmerah, Pastikan Program Gizi Nasional Berjalan Optimal

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 20:43 WIB

Stadion Teladan Dijaga Ketat, Unit K-9 Polda Sumut Perkuat Pengamanan Piala AFF U-19

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:57 WIB

PT PLB 1 Bantu Perbaiki Jalan dan Lapangan Sepak Bola di Kampung Baru Aceh Singkil

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:23 WIB

Zakiyuddin Harahap Ajak KBB Bersinergi Dukung Pembenahan Kawasan Belawan

Jumat, 5 Juni 2026 - 18:35 WIB

Pria 44 Tahun Ditangkap di Padangsidimpuan, Polisi Amankan Sabu Siap Edar dan Ganja

Jumat, 5 Juni 2026 - 18:25 WIB

Tinggal 23 Hari, Pemko Medan Kebut Persiapan Rakernas APEKSI 2026

Jumat, 5 Juni 2026 - 17:30 WIB

Peringati HLUN ke-30, Pemko Medan Dorong Lansia Tetap Sehat, Aktif dan Produktif

Jumat, 5 Juni 2026 - 15:59 WIB

Ustadz Ahmad Fauzi Lubis Apresiasi Satresnarkoba Pematangsiantar Ungkap Kasus Sabu 1 Kilogram

Jumat, 5 Juni 2026 - 15:08 WIB

Wali Kota Wesly Silalahi Turun Langsung Bersihkan Drainase di Sibatu-batu Lewat Program Jumpa Berlian

Berita Terbaru