ATAPKOTA.COM, SUMUT – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi secara virtual dari ruang kerjanya di Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (16/9/2025). Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Tomsi menegaskan pemerintah daerah (Pemda) harus bekerja ekstra untuk menekan harga beras yang masih terus naik. Ia menyoroti 93 kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami lonjakan harga, termasuk tiga wilayah di Sumut, yaitu Kabupaten Nias Barat, Pakpak Bharat, dan Kota Binjai.
“Saya minta Pemda serius memperhatikan masalah ini. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah memperluas distribusi beras program SPHP agar lebih merata,” tegas Tomsi.
Tomsi juga meminta Perum Bulog memperkuat koordinasi dengan Pemda. Ia menekankan stok beras nasional sebenarnya berlimpah, sehingga harus segera disalurkan ke seluruh pelosok kabupaten/kota.
“Stok kita banyak, jadi tidak ada alasan untuk menunda. Beras SPHP harus segera disebarkan,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Epi Sulandri, menegaskan pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah strategis. Menurutnya, Bulog telah membentuk tim khusus untuk memantau daerah yang mengalami kenaikan harga, sekaligus menyalurkan beras SPHP melalui pasar rakyat, ritel modern, hingga pedagang pengecer.
“Kami juga terus berkoordinasi dengan Tim TPID di daerah agar langkah stabilisasi harga bisa lebih selaras,” jelas Epi.
Dengan peringatan keras dari Kemendagri, langkah cepat Pemda bersama Bulog akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga beras, khususnya di Sumut. (An/red)
