Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Nasional Bersama Mendagri Tito Karnavian

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Selasa, 4 November 2025 - 13:59 WIB

40259 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn. bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pematangsiantar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Nasional, yang dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dari Command Center Kantor Wali Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka, pada Selasa (4/11/2025) pagi. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menjelaskan bahwa inflasi nasional secara year on year (yoy) pada Oktober 2025 tercatat 2,86 persen, meningkat tipis sebesar 0,28 persen dibanding bulan sebelumnya.

Ia menyebutkan, kenaikan inflasi terutama disebabkan oleh komponen perawatan pribadi dan jasa lainnya, di mana emas perhiasan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 0,21 persen.

“Kenaikan harga emas ini menjadi penyumbang utama inflasi, dan trennya saat ini meningkat cukup tinggi,” ujar Tito.

Menurutnya, lonjakan harga emas dipicu oleh faktor global, termasuk penurunan kepercayaan terhadap dolar AS, yang mendorong banyak negara beralih menyimpan cadangan dalam bentuk emas. Selain itu, inflasi juga dipicu oleh kenaikan harga cabai merah (0,06%), telur ayam ras (0,04%), daging ayam ras (0,02%), dan wortel (0,01%).

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa harga emas menunjukkan tren kenaikan signifikan sepanjang Oktober 2025.

Ia menuturkan, Provinsi Lampung menempati posisi ke-15 provinsi dengan inflasi month to month (mtm) sebesar 0,23 persen, sedangkan posisi tertinggi ditempati Provinsi Banten, diikuti Kalimantan Tengah dan Kepulauan Bangka Belitung.

“Meski komoditas penyumbang inflasi di tiap provinsi bervariasi, namun emas perhiasan menjadi faktor yang konsisten memberikan kontribusi di hampir seluruh daerah,” kata Amalia.

Usai mengikuti rakor, Wali Kota Wesly Silalahi menyampaikan bahwa Kota Pematangsiantar pada Oktober 2025 justru mengalami deflasi sebesar -0,31 persen (mtm), setelah sebelumnya pada September 2025 mengalami inflasi 0,47 persen (mtm).

Menurutnya, komoditas dengan andil deflasi terbesar di Pematangsiantar yaitu bawang merah (-0,15%), cabai hijau (-0,09%), dan beras (-0,07%).

Sementara penyumbang inflasi terbesar di bulan yang sama adalah emas perhiasan (0,29%), cabai merah (0,04%), dan wortel (0,03%).

“Penurunan harga komoditas pangan strategis seperti bawang merah terjadi karena pasokan meningkat, terutama di wilayah Sumut yang telah memasuki masa panen,” jelas Wesly.

Ia menambahkan, kombinasi cuaca, biaya produksi, dan keseimbangan pasokan–permintaan menjadi faktor utama terjadinya deflasi di bulan Oktober.

Lebih lanjut, Wesly menegaskan bahwa Pemko Pematangsiantar dan TPID berkomitmen memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi, sekaligus mendukung program pemerintah pusat dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Rakor ini menjadi momentum memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas kebijakan daerah, dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut mendampingi Wali Kota: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Drs. L. Pardamean Manurung, M.A.P., Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Ir. Christina Risfani Sidauruk, Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setdako, Sari Dewi Rizkiyani Damanik, S.STP., M.S.P., Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Fidelis Edy Suranta Sembiring, S.STP., M.Si., Sekretaris BPKPD, Ronny Dicky Wijaya Sinaga, S.STP., M.Sc., Serta perwakilan dari Bappeda, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar, Kodim 0207/Simalungun, dan BPS. (Ilham/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru