Stabilitas Harga Disorot, HLM TPID–TP2DD Sisi Batas Labuhan Rumuskan Rencana Aksi

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Jumat, 14 November 2025 - 07:55 WIB

40238 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

High Level Meeting TPID dan TP2DD untuk memperkuat stabilitas harga serta mempercepat digitalisasi keuangan daerah di Aula Hotel Niagara Parapat

High Level Meeting TPID dan TP2DD untuk memperkuat stabilitas harga serta mempercepat digitalisasi keuangan daerah di Aula Hotel Niagara Parapat

ATAPKOTA.COM – Pemerintah daerah di Wilayah Sisi Batas Labuhan menggelar High Level Meeting TPID dan TP2DD untuk memperkuat stabilitas harga serta mempercepat digitalisasi keuangan daerah sebagai fondasi ketahanan ekonomi regional. Pertemuan yang berlangsung di Aula Hotel Niagara Parapat, Kamis (13/11/2025).

Hadir Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., bersama para kepala daerah dari delapan kabupaten/kota. Kehadiran para pemimpin daerah tersebut sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan ekonomi wilayah.

Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Ahmadi Rahman, menekankan pentingnya sinergi antardaerah dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital. Ia menjelaskan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi dinamika ekonomi. Selain itu, ia menegaskan bahwa penguatan UMKM di wilayah Sisi Batas Labuhan terus dilakukan agar sektor tersebut mampu menjadi pilar ketahanan ekonomi sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru.

Dalam kesempatan ini, Bupati Asahan memaparkan strategi pengendalian inflasi melalui operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah, pemantauan harga harian, dan koordinasi intensif dengan Bulog. Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Asahan melaksanakan Roadmap TPID dengan pendekatan 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Selain itu, ia menekankan percepatan digitalisasi keuangan daerah melalui transaksi non-tunai dan optimalisasi platform digital untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kualitas layanan publik.

Pertemuan ini kemudian menghasilkan komitmen bersama untuk menyusun rencana aksi terukur guna memperkuat ketahanan ekonomi, menekan tekanan inflasi, dan mempercepat digitalisasi keuangan daerah. Kegiatan berakhir dengan Pengukuhan WUBI Batch IV bagi pelaku UMKM wilayah kerja Bank Indonesia Pematangsiantar. Selain itu, penanaman pohon turut dilakukan sebagai dukungan terhadap ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Sisi Batas Labuhan. (DO/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Rico Waas Ingatkan PUD Pasar: Jangan Hanya Kejar Bisnis,Pembenahan Pasar dan Pedagang Harus Jadi Prioritas
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru