Sekda Diduga Setujui TPP ASN yang Tidak Hadir Bertahun-Tahun

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Jumat, 21 November 2025 - 21:50 WIB

40384 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Wali Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Pematangsiantar, Rabu (8/10/2025) (Foto: Andrew-atapkota)

Kantor Wali Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Pematangsiantar, Rabu (8/10/2025) (Foto: Andrew-atapkota)

ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Sekretaris Daerah, Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si., diduga menyetujui pencairan TPP kepada seorang ASN yang hampir tiga tahun tidak masuk kerja karena sakit. Karena itu, keputusan tersebut diduga bertentangan dengan regulasi dan berpotensi melanggar tata kelola keuangan daerah.

Dalam regulasi, TPP diberikan berdasarkan kehadiran, disiplin, dan capaian kinerja. Oleh karena itu, ASN yang tidak bekerja selama hampir tiga tahun mustahil memenuhi seluruh indikator. Komponen itu mencakup kehadiran harian, ketepatan waktu, kepatuhan apel pagi, upacara kedinasan, serta capaian kinerja yang diverifikasi pejabat berwenang.

Karena indikator tersebut tidak terpenuhi, kebijakan pencairan TPP dinilai tidak sekadar keliru. Keputusan itu bahkan berpotensi menabrak aturan negara dan membuka peluang penyimpangan anggaran daerah.

Sejumlah ketentuan memperkuat dugaan pelanggaran. Pertama, PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 menegaskan bahwa TPP hanya dapat diberikan berdasarkan kinerja nyata dan kehadiran. ASN yang absen bertahun-tahun otomatis tidak memenuhi syarat. Kedua, PP Nomor 17 Tahun 2020 mengatur bahwa PNS yang sakit lebih dari dua tahun harus dievaluasi tim kesehatan pemerintah untuk menentukan kelayakan bekerja. Jika tidak layak, proses kepegawaian wajib berjalan, bukan justru menerima TPP. Ketiga, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menyatakan bahwa setiap belanja daerah harus memiliki dasar kinerja yang sah dan terukur. Karena itu, pembayaran TPP tanpa dasar kinerja dapat dikategorikan sebagai belanja tidak sah.

Kombinasi ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pencairan TPP terhadap ASN yang tidak hadir hampir tiga tahun merupakan kebijakan janggal dan tidak berdasar. Jika Sekda benar menyetujui pencairan TPP tersebut, maka keputusan itu patut dipertanyakan karena bertentangan dengan regulasi dan prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Junaedi Sitanggang belum memberikan tanggapan. Pesan konfirmasi melalui WhatsApp yang dikirim wartawan pada Jumat (21/11/2025) pukul 17.44 WIB belum ia balas hingga berita ini dikirim ke redaksi dan diterbitkan. (Larsen/red)

Berita Terkait

Utamakan Edukasi dan Keselamatan, Polda Sumut Kedepankan Teguran Humanis dalam Operasi Zebra Toba 2026
BAM DPR RI Bahas Konflik PT Bumi Flora dan Masyarakat Aceh Timur, Ini yang Disampaikan Perusahaan
Mutasi Pejabat Pemko Subulussalam Dipertanyakan, LAKI Soroti Penunjukan Plt Sehari Setelah Demosi
Pj Sekdaprov Sumut Buka Kongres XI Perdosni, Dorong Peningkatan Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi
Pematangsiantar Lepas 290 Atlet ke Porprovsu XII 2026, Empat Cabor Digelar di Kota Ini
Diskominfo Pematangsiantar Ikuti Evaluasi SP4N-LAPOR!, Respons Aduan Publik Jadi Sorotan
Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Indonesia-Tiongkok Senilai Rp 274 Triliun, Diproyeksikan Buka 30 Ribu Kerja
Prabowo dan Xi Jinping Bahas Penguatan Kemitraan Strategis, 10 Kota Cerdas Masuk Agenda Kerja Sama

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:29 WIB

Utamakan Edukasi dan Keselamatan, Polda Sumut Kedepankan Teguran Humanis dalam Operasi Zebra Toba 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 14:34 WIB

BAM DPR RI Bahas Konflik PT Bumi Flora dan Masyarakat Aceh Timur, Ini yang Disampaikan Perusahaan

Sabtu, 21 November 2026 - 13:08 WIB

Mutasi Pejabat Pemko Subulussalam Dipertanyakan, LAKI Soroti Penunjukan Plt Sehari Setelah Demosi

Sabtu, 21 November 2026 - 08:53 WIB

Pj Sekdaprov Sumut Buka Kongres XI Perdosni, Dorong Peningkatan Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi

Sabtu, 21 November 2026 - 07:37 WIB

Pematangsiantar Lepas 290 Atlet ke Porprovsu XII 2026, Empat Cabor Digelar di Kota Ini

Jumat, 20 November 2026 - 23:50 WIB

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Indonesia-Tiongkok Senilai Rp 274 Triliun, Diproyeksikan Buka 30 Ribu Kerja

Jumat, 20 November 2026 - 21:45 WIB

Prabowo dan Xi Jinping Bahas Penguatan Kemitraan Strategis, 10 Kota Cerdas Masuk Agenda Kerja Sama

Jumat, 20 November 2026 - 21:38 WIB

Pameran Pusaka Tradisi Medan 2026, Keris Presiden Prabowo dan Fadli Zon Dipamerkan di Medan Fair

Berita Terbaru