ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perumda Tirta Uli di ruang Komisi II DPRD, Senin (24/11/2025).
Rapat ini membahas sejumlah persoalan, mulai dari teknis pemasangan pipa, kualitas pekerjaan di lapangan, hingga cakupan layanan air bersih bagi masyarakat.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II Hendra Pardede, didampingi Wakil Ketua Aprial Ginting, Sekretaris Komisi Darson Rajagukguk, dan seluruh anggota Komisi II.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Komisi II, Darson Rajagukguk, menyoroti metode penutupan galian pipa yang tidak menggunakan pasir sebagai lapisan dasar. Menurutnya, hal itu tidak sesuai prosedur standar dan dapat berpengaruh terhadap kualitas serta ketahanan pekerjaan.
“Seharusnya pasir digunakan terlebih dahulu. Ini sudah termasuk pelanggaran,” tegas Darson.
Selain persoalan teknis, Darson juga mempertanyakan minimnya cakupan layanan air bersih PDAM di sejumlah wilayah perkotaan. Ia menyebut, masih banyak warga yang tinggal dekat pusat kota namun belum mendapatkan jaringan air minum.
“Ini yang harus dijelaskan Dirut agar bisa kami sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Dirut Perumda Tirta Uli, Arianto, menjelaskan bahwa perusahaan saat ini fokus pada strategi pengamanan air minum, terutama pembangunan jaringan perpipaan. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran sangat besar minimal Rp 40 miliar dan tidak dapat sepenuhnya ditutupi oleh APBD.
Arianto juga mengungkapkan bahwa usulan pembangunan sumber air baru senilai Rp25 miliar belum terpenuhi. Pada tahun sebelumnya, pemerintah daerah hanya menyetujui bantuan Rp 10 miliar sehingga kapasitas sumber air masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada distribusi air, terutama bagi masyarakat di daerah dataran tinggi.
Terkait kedalaman pemasangan pipa, Arianto menyebut standar teknis adalah 70 cm. Namun, pada area yang terdapat jaringan lama, hanya mampu mencapai sekitar 60 cm. Pembayaran proyek, katanya, tetap disesuaikan dengan kedalaman galian yang terukur di lapangan.
Arianto juga menegaskan bahwa pegawai PDAM tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam pekerjaan fisik, namun tetap diwajibkan melakukan pengawasan teknis. Ia memastikan tidak ada material proyek yang diambil dari gudang PDAM.
Menurutnya, jenis tanah di Pematangsiantar yang mengandung pasir membuat urukan pasir tambahan kurang diperlukan, sehingga menjadi bentuk efisiensi biaya.
Menutup penjelasannya, Arianto mengungkapkan hasil survei independen yang menyebut cakupan layanan air minum PDAM telah mencapai 99 persen.
Adapun masyarakat yang belum terlayani umumnya berada di wilayah bermasalah seperti Tanjung Pinggir, pinggiran rel, dan bantaran sungai, yang sebagian tidak memiliki alas hak tanah sebagai syarat administrasi menjadi pelanggan resmi PDAM. (Larsen/red)
