ATAPKOTA.COM, MEDAN – Penurunan inflasi di Sumatera Utara (Sumut) dinilai mencerminkan kinerja kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga. Hal itu disampaikan Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo. Inflasi year on year (y/y) Sumut turun menjadi 3,96% pada November 2025 dari 4,97% pada Oktober dan 5,32% pada September 2025.
Menurut Wahyu, tren penurunan tersebut menunjukkan bahwa intervensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan pemerintah kabupaten/kota berjalan efektif. Ia juga menilai kontribusi pemangku kepentingan lainnya sangat berpengaruh.
“Salah satunya adalah mendatangkan cabai merah dari Jember, Jawa Timur, sebanyak 50 ton kemarin. Ini intervensi yang pintar. Bisa dilihat, inflasi yang tadinya 5,32% pada September 2025 kemudian turun,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro 30, Medan, Senin (8/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa inflasi di Sumut dipengaruhi harga cabai merah, bawang merah, beras, dan ayam ras. Komoditas ini kerap menjadi penyumbang utama inflasi daerah.
“Inflasi juga sebagai ukuran kinerja kepala daerah,” tegas Dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU tersebut.
Menurut Wahyu, inflasi dapat naik karena produksi yang tidak mencukupi permintaan dan infrastruktur distribusi yang belum optimal. Kondisi itu menimbulkan biaya logistik yang tinggi dan memicu gejolak harga.
Ia menyarankan pemerintah memperkuat kerja sama antarwilayah, mengoptimalkan infrastruktur, menjaga stabilitas harga melalui pasar murah, meningkatkan produksi pangan dan hortikultura, serta melakukan mitigasi risiko inflasi sejak dini.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Poppy Marulita Hutagalung menyampaikan bahwa Pemprov Sumut menerapkan strategi 4K. Strategi ini mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Seluruh langkah itu tercantum dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Sumut 2025–2027.
“Operasi pasar, sidak pasar dan gudang distributor, monitoring pasokan, serta penguatan tata niaga bahan pokok terus dilakukan. Begitu juga gerakan pangan murah, pembentukan toko pantau inflasi, perluasan Rumah Pangan Kita (RPK), dan penyusunan kajian pengendalian inflasi,” jelas Poppy.
Ia menyebutkan bahwa Pemprov Sumut menggencarkan gerakan menanam dan panen serentak, serta memperkuat infrastruktur pendukung produksi pangan. Kerja sama antar daerah juga terus ditingkatkan.
“Untuk tahun 2026, terdapat pengembangan kawasan produksi padi di Simalungun dan Deliserdang seluas 2.000 hektare. Kawasan produksi jagung di Simalungun dan Dairi seluas 2.000 hektare, perluasan kawasan produksi cabai juga dilakukan di Simalungun, Dairi, Humbahas, dan Samosir seluas 200 hektare. Serta perluasan kawasan produksi bawang merah seluas 200 hektare di Simalungun, Humbahas, Samosir, dan Dairi,” tambahnya.
Gerakan tanam dan panen serentak, serta pengembangan kawasan produksi komoditas pangan ini merupakan bagian dari Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP). Program tersebut digagas Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Wakil Gubernur Surya sebagai langkah strategis memperkuat stabilitas harga melalui produksi dan distribusi yang lebih tangguh. (AK1)
