ATAPKOTA.COM, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 November 2025.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara, Nofiansyah, didampingi para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Keuangan di Sumatera Utara, memaparkan capaian kinerja serta sinergi antarlembaga dalam mengawal pelaksanaan APBN agar berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hingga 30 November 2025, realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara mencapai Rp 16,05 triliun. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp 9,69 triliun atau 93,22 persen dari pagu. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja aparatur negara, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2025.
Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp 5,08 triliun atau 69,54 persen dari pagu. Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai program strategis, antara lain pembangunan infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di bawah Kementerian Kesehatan, program pendidikan tinggi pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, penegakan serta pelayanan hukum oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta program peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas.
Selain belanja pemerintah pusat, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera Utara telah mencapai Rp 39,20 triliun atau 90,55 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp 25,27 triliun atau 95,38 persen dari pagu.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik, yang antara lain mendukung layanan pendidikan dan kesehatan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), terealisasi sebesar Rp 7,69 triliun atau 90,58 persen. Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp 3,42 triliun atau 74,68 persen, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp2,02 triliun atau 76,04 persen dari pagu. Insentif Fiskal terealisasi Rp 213,67 miliar atau 92,05 persen, sedangkan DAK Fisik baru mencapai Rp 599,86 miliar atau 70,41 persen dari pagu.
Di sektor pembiayaan UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga November 2025 menunjukkan tren positif. Total penyaluran KUR mencapai Rp 13,88 triliun kepada 233.579 debitur, atau sekitar 20,14 persen dari total UMKM di Sumatera Utara. Sementara itu, pembiayaan UMi tersalurkan sebesar Rp 785,40 miliar kepada 130.862 debitur.
Dari sisi penerimaan, pajak di Sumatera Utara tercatat mencapai Rp 20,6 triliun, yang merupakan gabungan penerimaan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I dan II. Penerimaan ini didominasi oleh PPh Nonmigas sebesar Rp 10,9 triliun, serta PPN dan PPnBM sebesar Rp 8,8 triliun.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp 3,22 triliun atau 141,36 persen dari target APBN. Realisasi Bea Masuk tercatat sebesar Rp 550,52 miliar, yang dipengaruhi oleh penurunan bea masuk atas komoditas kebutuhan pokok seperti beras dan gula.
Penerimaan Bea Keluar mencapai Rp 2,16 triliun atau 607,95 persen dari target. Kinerja ini didorong oleh kenaikan harga referensi crude palm oil (CPO) dan produk turunannya pada November 2025 yang mencapai USD 963,75 per metrik ton, lebih tinggi dibandingkan November 2024, meskipun volume ekspor CPO dan produk turunannya pada November 2025 menurun sekitar 17 persen dibanding Oktober 2025.
Hingga November 2025, penerimaan cukai tercatat sebesar Rp 506,33 miliar atau 99,95 persen dari target APBN. Capaian ini dipengaruhi oleh penurunan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 29 persen akibat turunnya produksi dan permintaan pasar, serta penurunan penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar 6 persen. Kondisi ini mencerminkan melemahnya konsumsi barang kena cukai dan menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas penerimaan negara.
Di sisi lain, kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sumatera Utara menunjukkan capaian positif. Realisasi PNBP mencapai Rp 3,00 triliun atau 129,99 persen dari target APBN sebesar Rp 2,31 triliun. Capaian tersebut didorong oleh pertumbuhan PNBP Lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
Realisasi PNBP Lainnya mencapai Rp 1,49 triliun atau 193,91 persen dari target, tumbuh 7,64 persen secara tahunan. Pendapatan BLU tercatat sebesar Rp 1,52 triliun atau 98,28 persen dari target dan tumbuh 10,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan perbaikan layanan dan tata kelola keuangan BLU, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan teknis.
Lebih lanjut, realisasi PNBP dari sektor aset, piutang, dan lelang mencapai Rp 104,5 miliar atau 112,70 persen dari target. PNBP dari aset tercatat sebesar Rp 52,2 miliar, yang berasal dari sewa, penjualan barang rampasan atau tegahan, serta pemanfaatan aset berupa tanah dan bangunan.
PNBP dari piutang negara terealisasi sebesar Rp 157 juta, sedangkan PNBP lelang mencapai Rp 52 miliar. Capaian ini didorong oleh meningkatnya pelaksanaan lelang, termasuk lelang eksekusi hak tanggungan, barang rampasan, dan harta pailit, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan aset dan piutang negara oleh Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara. (AP)
