ATAPKOTA.COM, MEDAN – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dalam mengendalikan inflasi menunjukkan hasil positif. Melalui penerapan strategi 4K dan kolaborasi lintas instansi, inflasi Sumut berhasil ditekan dari 5,32 persen pada September 2025 (year on year/yoy) menjadi 3,96 persen pada November 2025. Capaian ini memperkuat stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Strategi 4K mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif. Pendekatan ini dinilai mampu meredam gejolak harga komoditas pangan strategis di tengah meningkatnya permintaan.
Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo, menilai langkah Pemprov Sumut sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, tren penurunan inflasi menjadi indikator efektivitas kebijakan yang dijalankan, meski kewaspadaan tetap diperlukan, terutama menjelang hari besar keagamaan.
“Upaya ini terbilang efektif, terbukti inflasinya mulai turun. Namun, pemerintah tetap harus waspada terhadap potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan,” ujar Wahyu, Rabu (31/12/2025).
Ia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan, khususnya cabai merah yang kerap menjadi pemicu inflasi di Sumut. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan pasokan cabai merah tetap mencukupi kebutuhan masyarakat dalam daerah.
“Cabai merah dari Sumut juga dipasarkan ke luar provinsi, seperti Riau dan Aceh. Pemerintah dapat membuat kawasan khusus pertanaman cabai merah untuk memenuhi pasar luar provinsi, sehingga pasokan di dalam Sumut tidak terganggu,” jelasnya.
Meski demikian, Wahyu menilai langkah cepat Pemprov Sumut melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengadaan cabai merah dari luar provinsi, seperti Jawa Timur, merupakan strategi yang tepat. Kebijakan tersebut dinilai efektif menekan inflasi yang sempat mencapai 5,32 persen, mengingat lonjakan harga cabai merah saat itu hampir terjadi di seluruh daerah.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, mengatakan Pemprov Sumut telah merumuskan kebijakan pengendalian inflasi jangka menengah yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/839/KPTS/2025 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2025–2027.
“Strategi utama yang dilaksanakan adalah 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” ujar Poppy.
Pada aspek keterjangkauan harga, Pemprov Sumut menjaga stabilitas harga dan mengelola permintaan melalui berbagai program, antara lain operasi pasar, inspeksi mendadak (sidak) pasar dan gudang distributor, monitoring pasokan, penguatan tata niaga bahan pokok penting, gerakan pangan murah, pembentukan toko pantau inflasi, perluasan Rumah Pangan Kita (RPK), serta penyusunan kajian pengendalian inflasi.
Untuk ketersediaan pasokan, Pemprov Sumut menjalankan delapan program strategis, termasuk pengembangan kawasan pangan sebagai program strategis daerah untuk komoditas padi, jagung, cabai merah, dan bawang merah.
“Pada 2026, akan dilakukan pengembangan kawasan produksi padi di Simalungun dan Deli Serdang seluas 2.000 hektare, kawasan produksi jagung di Simalungun dan Dairi seluas 2.000 hektare, perluasan kawasan produksi cabai merah seluas 200 hektare di Simalungun, Dairi, Humbang Hasundutan, dan Samosir, serta perluasan kawasan produksi bawang merah seluas 200 hektare di Simalungun, Humbang Hasundutan, Samosir, dan Dairi,” terang Poppy.
Selain itu, peta jalan tersebut juga memuat peningkatan produksi pangan dan hortikultura melalui gerakan menanam dan panen serentak, pengendalian hama dan organisme pengganggu tumbuhan, penanganan dampak perubahan iklim, serta penguatan sarana dan prasarana pengolahan serta penyimpanan produk pangan di sejumlah daerah, antara lain Karo, Simalungun, Batu Bara, Dairi, Tapanuli Utara, Deli Serdang, dan Humbang Hasundutan.
“Program strategis juga mencakup peningkatan produksi hasil ternak dan perikanan, pengembangan perkebunan tebu dan kelapa sawit, serta pengembangan kawasan perkebunan lainnya,” pungkasnya.
Program-program tersebut diharapkan berjalan optimal dengan dukungan komunikasi efektif, khususnya dalam peningkatan kualitas data dan informasi komoditas pangan strategis serta penguatan publikasi pengendalian inflasi kepada masyarakat. (AP)
