ATAPKOTA.COM, BOGOR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pertanahan harus berorientasi pada kepastian waktu dan transparansi proses. Prinsip tersebut dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanahan.
Penegasan itu disampaikan Nusron Wahid saat memimpin rapat dalam kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa, 6 Januari 2026.
“Kantor kita ini berorientasi pada pelayanan. Kata kuncinya adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan puas itu jika ada kepastian kapan selesainya, bisa dilacak berkasnya sudah sampai mana, dan berada di tangan siapa,” ujar Nusron Wahid.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi. Ia turut membahas kelanjutan program percepatan penyelesaian berkas pelayanan pertanahan yang telah menjadi fokus Kementerian ATR/BPN sejak kuartal IV tahun sebelumnya.
Menurut Nusron, penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan fondasi penting untuk memastikan pelayanan berjalan profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
“Ini salah satu pentingnya SOP. SOP menjadi seni pengamanan diri sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Kita harus melayani masyarakat secara prudent dan compliance, tetapi juga cepat agar pemohon merasa puas,” jelasnya.
Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) beserta jajaran, antara lain dari Kantah Kota Bogor, Kantah Kabupaten Bogor I, Kantah Kabupaten Bogor II, Kantah Kota Depok, Kantah Kabupaten Cianjur, Kantah Kabupaten Sukabumi, serta Kantah Kota Sukabumi.
Dalam forum tersebut, para peserta diminta memaparkan berbagai kendala pelayanan di masing-masing satuan kerja, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung percepatan dan kualitas layanan pertanahan.
Menyoroti wilayah Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota negara, Menteri Nusron menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten, agar mampu menjalankan pelayanan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Khusus di Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, SDM kita harus diperkuat. SDM yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuat, berjiwa pemimpin, prudent, tetapi juga berani. Berani tanpa prudent itu berbahaya,” tegas Nusron.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya, Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, beserta jajaran.(*)
Sumber : atrbpn.go.id
Editor : AP
