ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan anggaran sebesar Rp 430 miliar untuk penanganan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah daerah terdampak. Anggaran tersebut dialokasikan ke lima bidang prioritas guna mempercepat proses pemulihan sosial dan infrastruktur.
Alokasi terbesar difokuskan pada bidang infrastruktur dengan total sekitar Rp 275 miliar. Anggaran ini mencakup perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan tanggul, normalisasi sungai, pengelolaan sumber daya air, serta rehabilitasi rumah warga terdampak.
Selain itu, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran untuk bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp 36,8 miliar, kesehatan Rp 6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 110 miliar.
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengatakan pemerintah provinsi akan melakukan pergeseran anggaran untuk mendukung pemulihan pascabencana, khususnya di sektor pendidikan.
“Kami akan melakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana. Bidang pendidikan kita bagi dua, untuk pembangunan infrastruktur dan program SPP gratis di daerah bencana,” kata Bobby Nasution saat rapat koordinasi bersama Ketua Satuan Tugas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin, 12 Januari 2026.
Selain itu, Bobby Nasution juga menyampaikan rencana pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp 12 miliar. Nilai tersebut setara dengan standar huntap yang dibangun pemerintah pusat, yakni Rp 60 juta per unit.
“Kami masih menunggu data dari kabupaten dan kota, lalu akan disinkronkan dengan data BNPB. Jika seluruh huntap sudah terakomodasi oleh BNPB, anggaran ini akan kami tambahkan melalui BNPB agar nilai rumah yang dibangun bisa lebih dari Rp60 juta per unit,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melaksanakan rehabilitasi pascabencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. BNPB menyiapkan 5.951 unit huntap untuk Sumut, perbaikan jalan dan jembatan, serta penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar lainnya.
Ketua BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa meski status tanggap darurat bencana telah dicabut, pemerintah pusat tetap berkomitmen membantu proses pemulihan masyarakat terdampak.
“Walaupun status bencana sudah dicabut, kami tetap membantu pemulihan. Tidak boleh ada lagi masyarakat yang tinggal di pengungsian saat puasa. Semua harus sudah berada di hunian sementara, rumah sewa, atau rumah kerabat dengan biaya yang kami tanggung,” ujar Suharyanto.
Ia menambahkan, BNPB juga menyalurkan bantuan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp 3 juta untuk pengganti isi rumah, serta Rp5 juta sebagai modal usaha bagi pelaku usaha terdampak.
Ketua Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan daerah terdampak bencana telah kembali normal. Indikator tersebut meliputi berjalannya roda pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, layanan publik yang kembali optimal, akses transportasi darat yang lancar, serta aktivitas ekonomi yang mulai pulih.
“Secara umum kondisi Sumut sudah membaik. Namun, masih ada beberapa daerah yang perlu percepatan pemulihan, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga, karena beberapa indikator di wilayah tersebut belum sepenuhnya pulih,” kata Tito Karnavian.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan wali kota daerah terdampak bencana, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. (AP)
