Gubernur Sumut Perkuat Ekonomi dan UMKM, Pertumbuhan Triwulan III Capai 4,55%

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Rabu, 14 Januari 2026 - 17:40 WIB

40187 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, sepanjang tahun 2025 fokus memperkuat ekosistem ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan melalui dukungan terhadap daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penciptaan iklim investasi yang kondusif dan progresif.

Hal tersebut tercermin dari indikator sasaran pembangunan Triwulan III 2025 yang menunjukkan capaian sangat tinggi, ditandai keberhasilan pengendalian kemiskinan, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perbaikan Gini Ratio, serta PDRB per kapita yang melampaui target.

Kepala Biro Perekonomian Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, ekonomi daerah pada Triwulan III 2025 tumbuh 4,55 persen secara year on year (YoY). Pertumbuhan ini menunjukkan aktivitas ekonomi Sumut tetap stabil. PDRB Sumut triwulan III 2025 menyumbang kontribusi tertinggi di Pulau Sumatera, sebesar 23,58 persen.

“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumut Triwulan III 2025 sebesar 5,32 persen, turun dibanding tahun 2024 sebesar 5,6 persen,” ujar Poppy di Medan, Rabu (14/1/2026).

Selain itu, persentase kemiskinan di Sumut juga mengalami penurunan. Pada Maret 2025 tercatat 7,36 persen, di bawah target penurunan 2025 sebesar 7,46–6,96 persen. Gini Ratio Maret 2025 mencapai 0,295 poin, lebih baik dari target 0,305–0,303 poin. Angka ini turun 0,011 poin dibanding Gini Ratio September 2024 dan turun 0,002 poin dibanding Maret 2024.

Sumut juga berhasil menekan inflasi dari 5,32 persen pada September 2025 menjadi 3,96 persen pada November 2025, sekaligus memperkuat stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Poppy menjelaskan, pengendalian inflasi jangka menengah tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/839/KPTS/2025 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Sumut 2025–2027. Strategi pengendalian inflasi mengusung konsep 4K: Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.

Sepanjang 2025, Gubernur Bobby Nasution juga meningkatkan iklim investasi di Sumut. Persentase investor yang menanam modal meningkat 53,5 persen, dengan nilai investasi naik 25 persen. Langkah ini membuka peluang usaha dan lapangan kerja lebih luas, mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif.

Dalam penguatan ekosistem ekonomi, dukungan terhadap UMKM juga terlihat signifikan. Dari 6.100 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), terdapat 328 usulan titik lahan, dan 4.613 koperasi (75,62 persen) telah terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

Pemprov Sumut terus mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kemajuan UMKM, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. (AP)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru