ATAPKOTA.COM, SAMOSIR – Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati Samosir pada Rabu (28/1/2026). Forum tersebut menjadi tahapan penting dalam menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum dokumen perencanaan pembangunan daerah ditetapkan.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir Sarhockel Martopolo Tamba, Kepala Bagian Operasi Polres Samosir Kompol Eduar (apabila pangkat benar, mohon disesuaikan), Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0210/TU G. Sebayang, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan RKPD Tahun 2027. Menurutnya, pembangunan tidak hanya harus menjangkau seluruh wilayah, tetapi juga dirancang secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah.
Ia mengatakan setiap kecamatan memiliki kondisi geografis yang berbeda sehingga perencanaan pembangunan tidak dapat disamakan, terutama pada sektor pertanian yang memiliki karakter lahan beragam.
“Pemerataan pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Samosir dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Perbedaan kondisi geografis menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Ariston.
Ariston berharap forum konsultasi publik mampu menghasilkan berbagai masukan yang konstruktif untuk mendukung pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2025–2029.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas program maupun manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Selain itu, Ariston menekankan pentingnya percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai pengembangan sektor pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata harus dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.
“Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar pembangunan berjalan lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir Sarhockel Martopolo Tamba mengingatkan agar penyusunan Ranwal RKPD benar-benar mengakomodasi aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun kegiatan reses anggota DPRD.
Ia juga menilai tantangan efisiensi anggaran dan berkurangnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Samosir untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan harus tetap menjadi prioritas sehingga masyarakat tetap merasakan manfaat kehadiran pemerintah meskipun kondisi anggaran terbatas,” ujar Sarhockel.
Dalam forum tersebut, unsur Polres Samosir dan Kodim 0210/TU turut menyampaikan dukungan terhadap penyusunan perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Samosir Rajoki Simarmata memaparkan empat fokus pembangunan Kabupaten Samosir pada tahun 2027.
Keempat prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sumber daya alam, peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan optimalisasi pendapatan daerah. (AP/red)
