ATAPKOTA.COM, SIKKA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau sejumlah fasilitas publik yang terdampak gempa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (20/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi infrastruktur sekaligus memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan selama proses penanganan dan pemulihan bencana.
Wapres meninjau langsung sejumlah fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pelabuhan, tempat ibadah, hingga fasilitas kesehatan. Dalam setiap lokasi, ia meminta jajaran terkait memperhatikan kondisi sarana dan prasarana serta mempercepat penanganan sesuai kebutuhan di lapangan.
Salah satu lokasi yang ditinjau Wapres adalah Pelabuhan Laurentius Say. Di lokasi tersebut, Wapres melihat kondisi sarana dan prasarana pelabuhan serta meminta kebutuhan pemulihan menjadi perhatian pemerintah dan pengelola.
Saat melihat kondisi fasilitas pelabuhan, Wapres menyampaikan pertanyaan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, jajaran pimpinan PT Pelindo, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
“Dibangun baru saja,” ujar Wapres saat meninjau kondisi pelabuhan.
Sementara itu, General Manager Pelindo Cabang Maumere Angga Adi Prebawa mengatakan aktivitas operasional pelabuhan masih berjalan.
“Tadi kami menjelaskan bahwa pelayanan operasional masih berjalan lancar karena kaitannya dengan pelayanan logistik dan pelayanan angkutan penumpang,” kata Angga.
Keberlangsungan aktivitas pelabuhan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik selama masa penanganan bencana.
Peninjauan kemudian berlanjut ke Gereja Santa Maria Magdalena Nangahure. Kondisi bangunan yang terdampak membuat masyarakat belum dapat melaksanakan ibadah secara normal di dalam gereja.
Wapres meminta perbaikan dilakukan agar masyarakat dapat kembali menggunakan tempat ibadah tersebut dengan aman dan layak.
Di sela peninjauan, Wapres juga berdialog dengan salah seorang warga untuk memastikan kondisi rumah warga terdampak telah masuk dalam pendataan.
“Ibu, rumahnya retak? Sudah difoto? Sudah didata?” tanya Wapres.
“Iya, sudah, Pak,” jawab warga tersebut.
Pendataan kerusakan menjadi bagian penting dalam proses penanganan pascabencana karena dapat menjadi dasar pemerintah menentukan kebutuhan perbaikan dan bantuan bagi masyarakat terdampak.
Perhatian lebih lanjut diarahkan pada sektor kesehatan saat Wapres meninjau RSUD Dr. T.C. Hillers Sikka.
Di rumah sakit tersebut, Wapres melihat sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk ruang ICU dan posko pelayanan yang berada di luar bangunan utama.
Saat melihat kondisi ruang ICU, Wapres menyoroti kelayakan fasilitas yang digunakan untuk pelayanan pasien.
“Enggak proper. Ventilatornya rusak,” ujar Wapres.
Wapres kemudian meminta agar pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut, khususnya pasien ICU, segera dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan layanan lebih tinggi apabila diperlukan.
Ia juga meminta fasilitas di sejumlah posko pelayanan ditingkatkan agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan dalam kondisi yang lebih layak.
“Kita upgrade sekalian,” instruksi Wapres.
Selain perbaikan fasilitas rumah sakit, Wapres meminta percepatan pembangunan rumah sakit lapangan.
Sejumlah posko pelayanan yang tersebar diarahkan untuk ditata dan diintegrasikan dalam satu area rumah sakit lapangan dengan kapasitas yang lebih besar. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat pelayanan kesehatan selama masa tanggap darurat berlangsung lebih terkoordinasi.
Di tengah peninjauan fasilitas kesehatan, Wapres juga menyapa pasien dan keluarga yang berada di rumah sakit.
Kepada seorang anak yang tengah menjalani perawatan, Wapres memberikan mainan sekaligus menyampaikan doa agar anak tersebut segera pulih.
“Cepat sembuh, ya,” ujar Wapres.
“Terima kasih, Pak,” jawab ibu anak tersebut.
Rangkaian peninjauan Wapres di Sikka memperlihatkan sejumlah kebutuhan pemulihan yang berada pada sektor berbeda, mulai dari konektivitas dan distribusi logistik di pelabuhan, tempat ibadah, hingga layanan kesehatan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali bangunan yang mengalami kerusakan. Pemerintah juga perlu memastikan layanan dasar tetap berjalan selama proses pemulihan berlangsung.
Karena itu, percepatan perbaikan infrastruktur perlu disertai pendataan kerusakan, pemetaan kebutuhan masyarakat, serta pengawasan terhadap kelayakan fasilitas yang digunakan selama masa tanggap darurat. (RE/red)
