ATAPKOTA.COM – Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa Indonesia masih bergulat dengan persoalan mendasar: kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan. Pengakuan itu disampaikan di hadapan jajaran pemerintah pusat dan daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026.
Di tengah klaim besarnya potensi kekayaan alam nasional, Prabowo menegaskan bahwa realitas sosial tidak boleh disangkal. Menurutnya, masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan, dan kondisi tersebut harus dihadapi secara jujur oleh negara dan para pemimpinnya.
“Kita harus paham bahwa kita masih menghadapi kesulitan. Kita masih menghadapi tantangan. Kita masih menghadapi kekurangan. Kita tahu bahwa rakyat kita masih banyak yang mengalami kesulitan hidup,” ujar Prabowo.
Presiden menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial atau sektoral. Ia mengajak seluruh elemen bangsa—tanpa memandang latar belakang politik, golongan, atau kepentingan—untuk bersatu dan bekerja bersama. Bagi Prabowo, kemiskinan bukan sekadar persoalan statistik, melainkan kegagalan kolektif yang menuntut kepemimpinan kuat dan keberanian mengambil keputusan.
“Kita harus berjuang bersama-sama. Semua unsur, semua tingkatan, semua latar belakang, semua partai mana pun. Kita harus bersatu dan berjuang menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh takut dengan kesulitan,” tegasnya.
Dalam arahannya, Prabowo secara terbuka mengingatkan tanggung jawab moral para pemimpin dan elite di semua sektor—politik, birokrasi, dan ekonomi. Ia menekankan bahwa kekayaan alam dan sumber daya strategis bangsa tidak boleh dikelola untuk kepentingan sempit, melainkan harus benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat.
“Mari kita semua sebagai pemimpin membulatkan tekad, membenahi diri dan lingkungan kita. Mari kita bertekad untuk menyelamatkan, menjaga, dan mengelola kekayaan alam kita untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menyinggung persoalan laten tata kelola sumber daya alam yang selama ini kerap dikritik publik—mulai dari ketimpangan distribusi manfaat, konflik agraria, hingga praktik ekonomi ekstraktif yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat sekitar.
Prabowo juga menegaskan pentingnya persatuan nasional pasca-kontestasi politik. Menurutnya, perbedaan pilihan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, tetapi tidak boleh berujung pada fragmentasi sosial dan politik yang menghambat kerja pemerintahan.
“Kalah menang itu biasa, karena kita mengabdi untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
Menutup taklimatnya, Presiden menegaskan komitmennya untuk memimpin secara inklusif. Ia menyatakan tidak akan membedakan daerah atau kelompok berdasarkan hasil pemilihan politik.
“Tugas saya, kewajiban saya adalah seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Namun, di balik seruan persatuan dan pengabdian tersebut, tantangan nyata masih membentang: bagaimana memastikan kebijakan pengentasan kemiskinan dijalankan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan, serta tidak terjebak pada retorika persatuan tanpa pembenahan struktural yang nyata. (Edo/red)
