ATAPKOTA.COM – Pemerintah menegaskan bahwa relokasi menjadi langkah tak terhindarkan dalam penanganan bencana tanah bergerak di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Kondisi tanah yang terus bergerak dinilai membahayakan keselamatan warga dan ratusan santri yang terdampak.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau Posko Pengungsian di Pondok Pesantren Al-Adalah 2, Kabupaten Tegal, Selasa, 6 Februari 2026. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan bencana dilakukan secara cepat, terpadu, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
Didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Wapres meninjau langsung kondisi pengungsian dan berdialog dengan para santri serta pengasuh pondok pesantren yang dipimpin K.H. Tasrifin Salim. Pemerintah, kata Gibran, memastikan penanganan darurat berjalan terkoordinasi antara pusat dan daerah.
Di hadapan warga dan santri, Wapres menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama, bahkan di atas upaya penyelamatan harta benda.
“Sekarang prioritasnya keselamatan warga dan para santri. Jangan memaksakan diri kembali ke atas atau mengambil barang-barang yang masih tertinggal. Keselamatan itu yang nomor satu,” ujar Gibran.
Menurut Wapres, kondisi geografis di kawasan terdampak sudah tidak memungkinkan untuk dihuni kembali. Oleh karena itu, relokasi dipandang sebagai langkah strategis untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.
“Sekali lagi saya tegaskan, yang paling utama adalah keselamatan warga dan santri,” katanya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan laporan Pemerintah Kabupaten Tegal. Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menyatakan bahwa wilayah terdampak masih berada dalam kondisi berbahaya karena pergerakan tanah belum berhenti.
“Kondisinya sangat berbahaya untuk kembali. Kami mohon warga dan santri tidak memaksakan diri naik ke lokasi asal,” ujar Ischak.
Dari sisi teknis kebencanaan, Direktur Penanganan Darurat Wilayah I Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Riyanto, menjelaskan bahwa kebijakan relokasi didasarkan pada hasil asesmen terpadu bersama Badan Geologi. Pemetaan wilayah terdampak menjadi acuan utama dalam menentukan langkah penanganan lanjutan.
“Konsepnya relokasi. Yang penting sekarang masyarakat selamat. Ke depan, berdasarkan kajian Badan Geologi, wilayah ini memang tidak lagi direkomendasikan untuk dihuni,” kata Agus.
Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Adalah, Idatun Nachriyah, mengungkapkan bahwa evakuasi santri telah dilakukan sejak awal untuk menghindari risiko korban jiwa. Namun, bencana tersebut meninggalkan dampak besar terhadap sarana pendidikan di lingkungan pesantren.
“Ruang kelas kami sudah hilang semuanya, itu gedung SMA. Harapannya ada bantuan untuk ruang belajar dan tempat tinggal sementara bagi para santri,” ujarnya.
Data posko mencatat, jumlah pengungsi di Pondok Pesantren Al-Adalah 2 mencapai 526 jiwa, yang seluruhnya merupakan santri Pondok Pesantren Dawuhan Padasari. Mereka terdiri atas 234 santri putra dan 292 santri putri.
Saat ini, seluruh pengungsi berada dalam penanganan terpadu pemerintah pusat dan daerah. Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi hunian sementara, logistik, layanan kesehatan, serta pendampingan psikososial terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana. (Edo/red)
