Anggota DPRD dan Anaknya Ditahan, Diduga Terima 1,6 Miliar dan Satu Unit Alphard

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 19 Februari 2026 - 19:51 WIB

40489 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan dan menahan dua tersangka perkara dugaan gratifikasi atau suap proyek pengembangan jaringan irigasi Ataran Air Lemutu pada Rabu, 18 Februari 2026.

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan dan menahan dua tersangka perkara dugaan gratifikasi atau suap proyek pengembangan jaringan irigasi Ataran Air Lemutu pada Rabu, 18 Februari 2026.

ATAPKOTA.COM, SUMSEL – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan dan menahan dua tersangka perkara dugaan gratifikasi atau suap proyek pengembangan jaringan irigasi Ataran Air Lemutu pada Rabu, 18 Februari 2026. Keduanya adalah KT, anggota aktif DPRD Kabupaten Muara Enim, serta RA yang merupakan anak KT.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang dinilai cukup. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumatera Selatan, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., dalam siaran pers Nomor PR-10/L.6.2/Kph.2/02/2026 menyampaikan bahwa keduanya diduga menerima pemberian uang sekitar Rp1,6 miliar dari pihak pengusaha atau rekanan.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan pencairan uang muka proyek Pengembangan Jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu di Kecamatan Tanjung Agung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.

Perkara ini bermula dari informasi adanya aliran dana sekitar Rp 1,6 miliar yang diduga diberikan oleh rekanan proyek. Dalam proses penyelidikan, penyidik menemukan dugaan pembelian satu unit mobil Toyota Alphard warna putih bernomor polisi B 2451 KYR serta bukti transfer dana senilai Rp 1,6 miliar.

Status perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam penggeledahan, penyidik menemukan slip transfer Rp 1,6 miliar dari PT DCK kepada RA. Dana tersebut selanjutnya diduga diteruskan kepada KT. Selain itu, penyidik juga menyita satu unit Toyota Alphard putih yang terparkir di rumah KT dan diduga dibeli menggunakan dana tersebut.

Kedua tersangka ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang, terhitung sejak 18 Februari 2026 hingga 9 Maret 2026.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa 10 saksi yang berasal dari unsur dinas terkait, kontraktor, perbankan, dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Penyidikan masih berlangsung untuk mendalami peran masing-masing pihak serta aliran dana yang diduga terkait proyek tersebut. (AP/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru