ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Sejumlah yayasan rehabilitasi yang bermitra dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Pematangsiantar mengeluhkan minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Keluhan itu mencuat di Pematangsiantar pada Jumat, 20 Februari 2026, ketika para pengelola yayasan menyampaikan beban pembiayaan yang mereka tanggung selama bertahun-tahun.
Salah satu pengelola Yayasan Bethesda Dame, Diko Manik, menyebut lembaganya telah menampung 17 orang dengan gangguan kejiwaan yang dirujuk atau dititipkan Dinsos P3A dalam kurun lima tahun terakhir. Jumlah tersebut belum termasuk klien yang telah dipertemukan kembali dengan keluarganya.
Menurut Diko, seluruh biaya kebutuhan dasar, pengobatan, hingga pendidikan anak dari salah satu klien ditanggung secara mandiri oleh yayasan. Anak tersebut, kata dia, kini telah duduk di bangku kelas I sekolah dasar.
“Seluruh pembiayaan kami tanggung sendiri. Bantuan dari Dinsos hanya sekali pada 2025 berupa beras, kacang hijau, susu, dan mi instan. Jumlahnya pun terbatas. Proposal yang kami ajukan setiap tahun belum pernah terealisasi,” ujar Diko.
Ia berharap pemerintah daerah memberikan dukungan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, mengingat layanan rehabilitasi menyangkut kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang membutuhkan pendampingan jangka panjang.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang P3A Dinsos P3A Kota Pematangsiantar, Supratman Malau, mengatakan sejumlah panti sosial di daerah itu telah menjadi binaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah kota, kata dia, berperan memfasilitasi administrasi dan layanan dasar tertentu.
“Selama ini kami memfasilitasi identitas panti, rujukan berobat ke RSUD dr. Djasamen Saragih, serta bantuan penyediaan makanan tambahan (PMT) setiap tahun,” kata Supratman saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan bantuan PMT meliputi susu, kacang hijau, beras, minyak goreng, dan gula. Pada 2026, bantuan ditambah mi instan dan direncanakan disalurkan setiap triwulan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses pengadaan, lanjutnya, telah terpusat melalui sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Supratman juga menyatakan, apabila terdapat klien tanpa identitas atau keluarga yang meninggal dunia, Dinsos P3A memfasilitasi proses pemakaman sesuai agama yang dianut, termasuk penyediaan lahan dan kebutuhan seremoni dasar.
Ia mengakui peran yayasan rehabilitasi di Pematangsiantar cukup besar dalam membantu PPKS terlantar, khususnya mereka yang tidak terlacak keluarganya. “Kami tetap berupaya bersinergi sesuai kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Persoalan dukungan anggaran terhadap lembaga rehabilitasi ini menjadi sorotan, mengingat keberlanjutan layanan sosial sangat bergantung pada kolaborasi pemerintah dan lembaga mitra. Transparansi alokasi anggaran serta skema kemitraan yang jelas dinilai penting untuk memastikan perlindungan kelompok rentan berjalan optimal dan berkelanjutan.
