Janji Kerja ke Jerman, Dana Kursus Kerja ke Jerman Dipersoalkan, Legalitas LPK di Pematangsiantar Jadi Pertanyaan

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 23 Februari 2026 - 07:19 WIB

40463 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plank LPK Nebo Jalan Melanton Siregar, Gang Cemara Ujung, Nomor 46 Pematangsiantar.

Plank LPK Nebo Jalan Melanton Siregar, Gang Cemara Ujung, Nomor 46 Pematangsiantar.

ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Seorang warga Kota Pematangsiantar, Peris Sitompul, menyampaikan keberatan atas pengembalian dana kursus bahasa Jerman yang tidak sepenuhnya diterimanya. Program tersebut ditawarkan oleh pengelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) bernama LPK Nebo yang beralamat di Jalan Melanton Siregar, Gang Cemara Ujung, Nomor 46, Pematangsiantar.

Kepada wartawan Atapkota, Peris menuturkan bahwa pada awal tahun 2025 anaknya, Obet Sitompul, mengikuti kursus bahasa Jerman dengan rencana persiapan kerja ke Jerman. Ia mengaku diminta membayar total Rp 38 juta, terdiri atas biaya kursus Rp 1 juta per bulan dan biaya keberangkatan Rp 30 juta.

Peris menyatakan telah menyerahkan Rp 8 juta pada Januari 2025 dan mentransfer Rp 20 juta pada 25 Mei 2025. Namun pada Agustus 2025, anaknya mengundurkan diri dari program tersebut karena alasan pribadi.

“Karena tidak lanjut, saya minta uang dikembalikan,” ujar Peris.

Menurut pengakuannya, pada Desember 2025 pihak pengelola mengembalikan Rp 10 juta. Adapun sisa Rp 10 juta, disebutkan telah diperhitungkan sebagai biaya operasional selama masa pelatihan.

Pada 19 Februari 2026 sekitar pukul 08.00 WIB, wartawan Atapkota bersama Peris mendatangi kediaman pengelola LPK. Yang bersangkutan menyatakan bahwa mekanisme pengembalian dana telah sesuai dengan prosedur internal lembaganya.

“Ini bisnis saya. Itu prosedurnya,” ujarnya.

Terkait legalitas lembaga, pengelola menyebut izin operasional telah lengkap. Namun saat diminta menunjukkan dokumen pendukung di lokasi, ia menyampaikan bahwa dokumen tidak tersedia saat itu.

Wartawan kemudian meninjau alamat LPK sebagaimana tercantum. Di lokasi terlihat papan nama bertuliskan “LPK Nebo – Kerja dan Belajar di Jerman dan Eropa”. Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh dokumen resmi yang dapat diverifikasi secara langsung di tempat mengenai izin operasional lembaga tersebut. (Trikut Simatupang/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru