ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota Pematangsiantar mulai memetakan potensi lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Langkah itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar pada Rabu, 25 Februari 2026.
Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Zainal Siahaan, S.E., M.M., menghadiri forum tersebut bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar Ahmadi Rahman, pedagang besar, serta distributor bahan pokok. Diskusi berlangsung di lantai IV Kantor Perwakilan BI, Jalan H. Adam Malik, Pematangsiantar.
Zainal menyatakan pemerintah menilai kinerja daerah dari lima indikator utama: pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan prevalensi stunting. Dalam forum itu, pemerintah menitikberatkan pembahasan pada inflasi.
Ia menjelaskan, pemerintah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Di daerah, kepala daerah bertindak sebagai ketua, sekretaris daerah sebagai ketua harian, dan pimpinan Bank Indonesia sebagai wakil ketua.
Menurut Zainal, pengendalian inflasi berkaitan langsung dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mewajibkan pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga demi melindungi daya beli masyarakat.
Data pemerintah menunjukkan, pada 2025 Kota Pematangsiantar masuk dalam sepuluh besar inflasi tertinggi nasional dengan angka 5,37 persen. Namun, pada Januari 2026 kota ini mencatatkan deflasi.
Zainal menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Ia meminta pedagang dan distributor menjaga pasokan serta tidak memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
“Kami ingin memastikan harga tetap terjangkau. Kenaikan mungkin terjadi saat Ramadan dan Idul Fitri, tetapi harus dalam batas wajar. Jangan ada praktik penimbunan atau spekulasi,” ujarnya.
Ia juga membuka ruang dialog agar pelaku usaha menyampaikan hambatan distribusi. Pemerintah, kata dia, siap memfasilitasi agar rantai pasok tetap lancar dan harga terkendali.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Ahmadi Rahman, memaparkan bahwa sebagian besar pasokan bahan pokok kota tersebut bergantung pada daerah lain, seperti Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batu Bara, hingga luar provinsi. Kondisi ini membuat gangguan cuaca dan bencana di wilayah Sumatera beberapa bulan terakhir berdampak langsung pada distribusi ke Pematangsiantar.
Menurut Ahmadi, FGD bertujuan memetakan jalur distribusi dan mengidentifikasi titik rawan gangguan pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Ia mencatat, pada 2024 komoditas cabai merah menjadi penyumbang inflasi terbesar saat Ramadan dan Idul Fitri. Pada 2025, tarif listrik mendominasi andil inflasi. Sementara pada Januari 2026, emas perhiasan tercatat sebagai komoditas dengan kontribusi inflasi tertinggi.
Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia bersama TPID menerapkan strategi K4: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Implementasinya mencakup operasi pasar, penyusunan neraca komoditas pangan strategis, perluasan kerja sama antar-daerah, program tanam pangan mandiri, penguatan sarana penyimpanan hasil panen, hingga pemanfaatan platform perdagangan digital.
Ahmadi juga menekankan pentingnya menjaga ekspektasi harga melalui edukasi publik dan imbauan belanja bijak.
Diskusi dipandu Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Herbet Aruan, S.Pd., M.H., serta dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Legianto Pardamean Manurung, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako, Perum Bulog Cabang Pematangsiantar, serta para pedagang dan distributor. (AP/red)
