ATAPKOTA.COM, MEDAN – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Utara pada 2026. Penegasan itu ia sampaikan saat membuka Rapat Pleno Penetapan Program Kerja TPAKD Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurut Sulaiman, rapat pleno tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap program memiliki target terukur, indikator kinerja yang jelas, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, serta para pemangku kepentingan.
“TPAKD harus menjadi motor penggerak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, memperluas akses keuangan masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah tahun 2026,” ujar Sulaiman.
Ia menjelaskan, pada 4 Februari 2026, pemerintah provinsi telah menggelar bimbingan teknis penyusunan program kerja TPAKD untuk memastikan arah kebijakan selaras dengan prioritas nasional dan pembangunan daerah.
Sulaiman menyebut, Sumatera Utara telah menyusun 27 program kerja TPAKD yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas nasional. Program tersebut, kata dia, mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperluas akses keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mempercepat digitalisasi ekonomi daerah.
Adapun fokus program 2026 mencakup penguatan jaringan akses keuangan guna mendorong kesejahteraan masyarakat, kampanye literasi keuangan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan terlindungi, serta penguatan pengelolaan keuangan melalui program Siswa Teladan “Satu Rekening Satu Pelajar”.
Selain itu, TPAKD juga mendorong pengembangan UMKM tangguh melalui optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penguatan klaster kemitraan sektor unggulan, termasuk pengembangan UMKM berbasis digital.
“Saya mengajak seluruh pihak bekerja secara kolaboratif, inovatif, dan akuntabel demi terwujudnya Sumatera Utara yang inklusif secara keuangan, kuat secara ekonomi, dan sejahtera bagi masyarakat,” katanya.
Rapat pleno tersebut turut dihadiri Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien, para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sumut, perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, pimpinan industri jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya.(AP/red)
