Perkuat Elektronifikasi Transaksi Daerah, Pemko Medan Ikut Program KATALIS P2DD

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Rabu, 4 Maret 2026 - 17:09 WIB

40144 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Kota Medan mengikuti kegiatan Inisiasi Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD) Tahun 2026

Pemerintah Kota Medan mengikuti kegiatan Inisiasi Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD) Tahun 2026

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Kota Medan mengikuti kegiatan Inisiasi Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD) Tahun 2026 yang diselenggarakan secara hybrid oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait pada Rabu, 4 Maret 2026.

Kegiatan tersebut diikuti dari Command Center Kantor Wali Kota Medan. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman.

Sekda hadir didampingi Asisten Administrasi Umum Laksamana Putra Siregar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ferry Ichsan, Kepala Badan Pendapatan Daerah M. Agha Novrian, serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Kegiatan KATALIS P2DD 2026 mengusung tema “Percepatan Realisasi Penerimaan dan Belanja Daerah melalui Transformasi Digital” dan diikuti pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Program tersebut bertujuan memperkuat ekosistem digital dalam transaksi pemerintah daerah, baik pada sektor pendapatan maupun belanja daerah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan executive remarks, diikuti keynote speech dari Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta.

Dalam sesi diskusi, sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta ekonom dari Bank Indonesia membahas strategi percepatan digitalisasi penerimaan dan belanja daerah melalui penguatan sistem pembayaran serta integrasi data.

Inisiasi program KATALIS P2DD juga ditandai dengan pemindaian kode QR melalui sistem QRIS sebagai simbol komitmen percepatan digitalisasi keuangan daerah. Pemindaian dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Upaya tersebut mencakup peningkatan literasi digital aparatur serta penguatan monitoring dan evaluasi capaian program P2DD di setiap daerah.

Pemerintah Kota Medan menyambut baik pelaksanaan KATALIS P2DD 2026 sebagai forum strategis untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, berbagi praktik baik, serta menyelaraskan arah kebijakan digitalisasi keuangan daerah dengan kebijakan nasional.

“Pemko Medan berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan literasi digital perangkat daerah agar transformasi digital, baik pada sisi penerimaan maupun belanja daerah, dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” kata Sekda Wiriya Alrahman. (AP/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru