ATAPKOTA.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong penguatan program pembangunan keluarga dan keluarga berencana (KB) sebagai strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Komitmen tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang digelar di Hotel Emerald Garden, Jalan KL Yos Sudarso, Medan, Selasa (7/4/2026).
Menurut Sulaiman, penguatan program keluarga menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional karena keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia.
“Pembangunan keluarga menjadi titik awal peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus indikator penting keberhasilan pembangunan,” kata Sulaiman.
Ia menjelaskan, sejumlah program strategis telah disiapkan untuk memperkuat ketahanan keluarga di berbagai tahap kehidupan.
Program tersebut antara lain Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), serta Lansia Berdaya (SIDAYA).
Menurutnya, berbagai program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas keluarga sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting.
Selain itu, Pemprov Sumut juga mendorong penguatan Satu Data Keluarga Indonesia sebagai dasar perencanaan program pembangunan keluarga di daerah.
Sulaiman menilai keseimbangan struktur demografi menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) guna mengendalikan pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Upaya tersebut meliputi penguatan layanan kesehatan reproduksi, pelaksanaan program keluarga berencana yang komprehensif, pengarusutamaan gender, serta peningkatan inklusi sosial.
Sulaiman juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat integrasi program dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus meningkatkan peran pemerintah desa dalam implementasi kebijakan.
Selain itu, dukungan infrastruktur dan rantai pasok juga dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Sebagai informasi, program yang dijalankan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Program tersebut mencakup percepatan penurunan stunting dan penguatan ketahanan keluarga melalui lima inisiatif strategis atau Quick Wins, yakni GENTING, TAMASYA, GATI, SIDAYA, serta pengembangan Super Apps Keluarga Indonesia berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk meningkatkan layanan bagi keluarga di Indonesia. (AP/red)
