Bangkit dari Bencana, Perempuan di Sumut Diperkuat Lewat Pelatihan Usaha dan Pendampingan

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 9 April 2026 - 15:45 WIB

40173 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Temu Pers bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara, di Lobby Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponengoro Nomor 30 Medan, Kamis (9/4/2026).

Temu Pers bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara, di Lobby Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponengoro Nomor 30 Medan, Kamis (9/4/2026).

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat pemulihan ekonomi keluarga terdampak bencana dengan mendorong peran perempuan melalui Program Perempuan Tangguh dan Mandiri (PERMATA). Program ini dijalankan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sumut sebagai salah satu prioritas pada 2026.

Kepala DP3AKB Sumut, Dwi Endah Purwanti, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Kamis (9 April 2026). Ia menegaskan, program tersebut dirancang untuk mendorong perempuan terdampak bencana menjadi penggerak pemulihan ekonomi keluarga.

Dwi mengatakan, PERMATA difokuskan pada pelatihan budidaya pertanian berbasis hidroponik dan vertical garden bagi perempuan yang tinggal di hunian tetap (huntap) di Tapanuli Selatan. Menurut dia, pelatihan tersebut diharapkan mampu membantu perempuan memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus membuka peluang pendapatan baru.

Selain pelatihan pertanian, DP3AKB Sumut juga memberikan pelatihan pengolahan makanan beku (frozen food) serta bantuan peralatan usaha. “Kami mendorong perempuan agar memiliki keterampilan produktif sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga pascabencana,” ujar Dwi.

Tak hanya fokus pada aspek ekonomi, DP3AKB Sumut juga menyediakan layanan psikososial bagi perempuan dan anak terdampak bencana. Layanan ini melibatkan psikolog, pegiat literasi, lembaga masyarakat, serta perangkat daerah terkait.

Dwi menjelaskan, layanan tersebut penting karena sebagian korban mengalami kehilangan anggota keluarga dan tekanan psikologis. Pendampingan difokuskan pada wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga.

Selain itu, DP3AKB Sumut menyalurkan bantuan kebutuhan spesifik perempuan dan anak serta makanan siap saji kepada sekitar 1.000 korban banjir dan longsor di wilayah Sumatera Utara.

Pada 2026, instansi tersebut juga merencanakan sejumlah program pemberdayaan lanjutan, antara lain Youth and Women Leadership Talkshow yang menyasar sekitar 600 perempuan muda dari kalangan mahasiswa, praktisi, pelaku industri rumahan, dan mitra strategis. Kegiatan ini akan dilaksanakan bekerja sama dengan sektor perbankan.

DP3AKB Sumut juga menyiapkan ajang penghargaan Bella Award untuk mengapresiasi perempuan yang berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi berbasis produk pertanian melalui kolaborasi dengan organisasi pelaku usaha kecil.

Dalam aspek perlindungan anak, DP3AKB Sumut menargetkan peningkatan jumlah kabupaten/kota Layak Anak (KLA) dari 15 menjadi 25 daerah pada 2026. Selain itu, pemerintah akan menghadirkan layanan CHILL (Curhat, Healing and Let’s Grow) serta aplikasi perlindungan anak sebagai sarana konsultasi dan konseling.

Menindaklanjuti regulasi terkait pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, DP3AKB Sumut bersama Dinas Komunikasi dan Informatika akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah juga berencana menggelar festival permainan tradisional untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai sekaligus melestarikan budaya. (AP/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru