ATAPKOTA.COM, PAPUA TENGAH – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pengembangan Bandara Douw Aturure di Kabupaten Nabire, Senin (20/4/2026), untuk memastikan kesiapan infrastruktur udara dalam menopang mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah.
Peninjauan ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, terutama konektivitas udara di kawasan timur Indonesia. Pemerintah menargetkan akses wilayah terpencil terbuka lebih cepat guna memperkecil ketimpangan pembangunan.
Di lokasi, Gibran menerima paparan teknis dari Kepala Bidang Penerbangan/Bandar Udara Dinas Perhubungan Papua Tengah, Samuel Ricky Rantelimbong. Ia menjelaskan, bandara yang dikelola Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Nabire itu telah memiliki fasilitas sisi udara—runway, apron, taxiway, dan runway strip—serta fasilitas sisi darat seperti terminal penumpang, terminal kargo, dan pusat listrik bandara.
Ricky menyebut lonjakan kebutuhan transportasi udara terjadi setelah Nabire ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. “Permintaan penerbangan meningkat, sehingga dibutuhkan pesawat berkapasitas lebih besar,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kata dia, telah menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk pengembangan bandara dan turut mendukung pembiayaan pembangunan.
Runway bandara telah diperpanjang dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter. Dengan kapasitas itu, pesawat berbadan lebih besar seperti Boeing 737 mulai dapat mendarat. Namun, sebagian fasilitas lain masih disesuaikan untuk pesawat jenis ATR 72.
“Kapasitas sisi udara sudah meningkat, tetapi terminal dan fasilitas pendukung masih perlu disesuaikan dengan standar pesawat yang lebih besar,” kata Ricky.
Ia menambahkan, pengembangan lanjutan mencakup pelebaran runway, perluasan apron, pembangunan terminal baru, penyediaan garbarata, serta peningkatan fasilitas keselamatan, termasuk kendaraan pemadam kebakaran sesuai standar pesawat berbadan jet.
Dalam peninjauan tersebut, Gibran menekankan percepatan pengembangan bandara agar mampu mengimbangi lonjakan mobilitas udara di Papua Tengah. Ia juga mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar proyek berjalan efektif.
Menurut Gibran, penguatan konektivitas udara tidak hanya mempercepat distribusi logistik, tetapi juga membuka peluang investasi dan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat setempat.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam peninjauan ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala BP3OKP Papua Tengah Petrus Waine, serta Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar. (Rahmat/red)
