Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Dermaga Niaga Pelabuhan Nabire di Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (20 April 2026), untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur dalam mendukung distribusi logistik di kawasan tersebut.
Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penguatan konektivitas dan infrastruktur transportasi sebagai pilar utama pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah timur Indonesia.
Dalam peninjauan itu, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nabire, Ewanggen Kokoya, memaparkan keterbatasan kapasitas dermaga. Saat ini, panjang dermaga sekitar 227 meter dengan lebar 12 meter, sementara kapal yang dilayani memiliki panjang hingga 177 meter.
Kondisi tersebut menyebabkan kapal penumpang dan kapal kargo tidak dapat bersandar secara bersamaan, sehingga menghambat kelancaran arus logistik.
“Kapasitas sandar masih terbatas. Ketika kapal penumpang merapat, kapal kargo harus menunggu di luar,” ujar Ewanggen.
Ia juga menyoroti keterbatasan fasilitas trestle atau jembatan penghubung ke dermaga yang saat ini hanya berjumlah tiga unit. Fasilitas tersebut harus digunakan bergantian antara aktivitas penumpang dan bongkar muat barang.
Menurut dia, kondisi ini semakin tidak ideal seiring meningkatnya penggunaan kontainer berukuran besar, terutama 40 feet, yang membutuhkan ruang manuver lebih luas.
“Dengan ukuran kontainer yang lebih besar, ruang yang tersedia tidak cukup untuk aktivitas bongkar muat secara bersamaan,” katanya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, pengelola pelabuhan mengusulkan perpanjangan dermaga serta penambahan fasilitas pendukung guna meningkatkan kapasitas layanan.
Ewanggen menegaskan, Pelabuhan Nabire memiliki peran strategis sebagai simpul distribusi logistik bagi sedikitnya delapan kabupaten di wilayah sekitarnya.
Sebagian besar kebutuhan masyarakat, kata dia, bergantung pada kelancaran distribusi melalui pelabuhan tersebut.
Menanggapi hal itu, Wapres Gibran meminta pemerintah daerah di Papua Tengah menyusun perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan menjadikan pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi pengembangan sektor logistik, perdagangan, dan konektivitas antarwilayah agar investasi infrastruktur dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah Petrus Waine, Bupati Nabire Mesak Magai, serta Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar. (Rahmat/red)
