ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Kabupaten Samosir mengawal usulan prioritas daerah dalam forum perencanaan tingkat provinsi, Rabu, 22 April 2026, saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2027.
Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, menghadiri forum tersebut bersama jajaran organisasi perangkat daerah di Ballroom Hotel Santika Dyandra Medan. Sejumlah kepala dinas turut mendampingi, antara lain Sekretaris Daerah Marudut Tua Sitinjak dan pejabat teknis lainnya.
Forum perencanaan ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, serta dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kepala daerah se-Sumatera Utara.
Tema yang diusung menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan pengembangan industri berbasis potensi daerah, dengan sasaran pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Dalam pemaparannya, Bobby Nasution menyebut arah kebijakan pembangunan Sumatera Utara tahun 2027 bertumpu pada enam pilar utama, yakni percepatan pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, penguatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi lokal, peningkatan daya saing daerah, serta pemulihan pascabencana.
Sementara itu, Tito Karnavian menilai sejumlah indikator pembangunan di Sumatera Utara menunjukkan tren positif, meski pemerataan masih menjadi pekerjaan rumah. Ia menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di atas rata-rata nasional.
“IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia, termasuk aspek pendidikan dan kesehatan. Angka IPM Sumatera Utara berada di kisaran 76,47, lebih tinggi dari rata-rata nasional 75,90,” ujar Tito.
Di forum tersebut, Vandiko menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir untuk memastikan usulan prioritas daerah masuk dalam rencana kerja provinsi. Ia menyebut sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pertanian, dan pengembangan pariwisata sebagai fokus utama.
Menurut dia, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Musrenbang RKPD merupakan tahap awal perencanaan pembangunan. Karena itu, penyelarasan kebijakan menjadi penting agar setiap program prioritas dapat terealisasi secara optimal,” kata Vandiko.
Ia juga berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dapat memperkuat aspek regulasi dan penganggaran, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Wartawan : Andrew T Panjaitan,ST | Editor : Tim Redaksi atapkota
