ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih mengikuti kunjungan kerja ke Bali untuk mempelajari pengembangan pariwisata dan tata kelola kawasan wisata sebagai bagian dari upaya memperkuat pengembangan Danau Toba. Kegiatan yang berlangsung bersama Bank Indonesia dan sejumlah pemangku kepentingan tersebut dilaksanakan melalui diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) serta kunjungan lapangan.
Rombongan terdiri atas jajaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sejumlah kepala daerah di kawasan Danau Toba, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Salah satu agenda kunjungan berlangsung di Kabupaten Bangli. Rombongan Pemkab Simalungun diterima Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta pada Selasa (12/5/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung di Pahdi Specialty Coffee, Kintamani. Dalam kesempatan itu, Bupati Bangli memaparkan sejumlah pendekatan pembangunan pariwisata dan pengelolaan daerah yang diterapkan pemerintah setempat.
Sang Nyoman Sedana Arta antara lain memperkenalkan konsep “Kepemimpinan Berani” serta istilah “Jengah” yang menurutnya berkaitan dengan keberanian untuk mengambil keputusan, melakukan perubahan, dan mendorong inovasi dalam pembangunan daerah.
Sejumlah praktik pengelolaan pariwisata dan ekonomi daerah turut menjadi bahan pembelajaran dalam pertemuan tersebut. Salah satunya digitalisasi sistem retribusi daerah serta pengembangan kegiatan pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism.
Selain aspek ekonomi, pembahasan juga mencakup upaya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan potensi alam sebagai bagian dari pengembangan pariwisata.
Dari Bangli, rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Wisata Penglipuran. Di kawasan tersebut, rombongan mempelajari penerapan konsep Community Based Tourism atau pariwisata berbasis masyarakat.
Pengelolaan Desa Wisata Penglipuran menjadi salah satu perhatian rombongan karena masyarakat dilibatkan dalam aktivitas pariwisata dengan tetap mempertahankan tata ruang, adat, dan karakter budaya setempat.
Kunjungan tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana aspek budaya, lingkungan, masyarakat, dan aktivitas ekonomi dapat dikelola secara bersamaan dalam sebuah kawasan wisata.
Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih mengatakan, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia dan keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun destinasi wisata.
“Pariwisata bukan sekadar tentang membangun gedung megah atau jalan yang mulus, tetapi jauh lebih penting adalah membangun karakter dan antusiasme masyarakatnya,” ujar Anton.
Ia menambahkan, pengembangan pariwisata membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar potensi daerah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kita ingin memastikan dapur masyarakat kita terus mengepul, hasil bumi kita bernilai tinggi, dan karya anak bangsa kita dibanggakan,” katanya.
Menurut Anton, sektor pariwisata di kawasan Danau Toba perlu dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendidikan, pertanian, perdagangan, ekonomi kreatif, budaya, dan sektor lainnya.
Sebagai tindak lanjut kunjungan, Pemkab Simalungun berencana mempelajari penerapan model kolaborasi lintas sektor yang diterapkan di Bangli serta pola partisipasi masyarakat yang terlihat di Desa Wisata Penglipuran.
Model tersebut akan dikaji untuk melihat kemungkinan penerapannya pada nagori-nagori yang berada di sekitar kawasan Danau Toba di wilayah Kabupaten Simalungun.
Pemkab Simalungun juga menilai dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia, dan BRIN penting dalam proses pengembangan kawasan tersebut.
Namun, penerapan model pariwisata dari daerah lain tetap membutuhkan penyesuaian dengan kondisi sosial, budaya, lingkungan, infrastruktur, serta karakter masyarakat di kawasan Danau Toba.
Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Simalungun mencari referensi pengelolaan destinasi wisata. Tantangan berikutnya adalah bagaimana hasil pembelajaran tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan Danau Toba.(AP/red)
