ATAPKOTA.COM, SAMOSIR – Pemerintah Kabupaten Samosir kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-9 yang diraih secara berturut-turut oleh Kabupaten Samosir.
Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, bersama Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon, dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CFA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP, dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pemerintah daerah se-Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Auditorium BPK Perwakilan Sumut, Medan, pada Jumat, 29 Mei 2026.
Selain Kabupaten Samosir, sejumlah pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara juga menerima opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Daerah tersebut antara lain Kabupaten Karo, Asahan, Labuhanbatu Utara, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Mandailing Natal, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu Selatan, serta Kota Pematangsiantar.
Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan.
Paula menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Kabupaten Samosir. Opini ini merupakan capaian WTP yang ke-9 secara berturut-turut,” ujar Paula.
Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon, turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Samosir atas konsistensi dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Nasip, capaian opini WTP mencerminkan pengelolaan keuangan yang semakin baik. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK juga harus menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan.
“Pencapaian ini menjadi indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik. DPRD akan terus bersinergi melalui fungsi pengawasan agar seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal,” kata Nasip.
Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan sekaligus menjadi motivasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan pihak terkait yang telah bekerja keras sehingga Kabupaten Samosir kembali meraih opini WTP.
Meski demikian, Vandiko mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri atas pencapaian tersebut. Menurutnya, opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan standar minimal dalam pengelolaan keuangan negara yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan standar minimal pengelolaan keuangan yang baik. Mari terus bekerja bersama untuk mewujudkan Samosir yang lebih baik,” tegas Vandiko.
Turut mendampingi Bupati Samosir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Marudut Tua Sitinjak, Asisten Administrasi Umum Arnod Sitorus, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tiur Gultom, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Melva Siboro, Sekretaris DPRD Ricky Rumapea, Kepala Dinas Perhubungan Laspayer Sipayung, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rudimanto Limbong, Pelaksana Tugas Inspektur Daerah Manthun Sinaga, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Tata Ruang Godfried Harianja. (AP/red)
