ATAPKOTA.COM, TANJUNGBALAI – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai memperkuat sinergi lintas sektoral untuk meningkatkan pengawasan terhadap jalur masuk wilayah yang dinilai rawan dimanfaatkan sebagai akses peredaran narkotika dan berbagai gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Upaya tersebut diwujudkan melalui Patroli Gabungan Berskala Besar yang diawali dengan apel bersama di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Jalan Jenderal Sudirman Km 5,5, Sabtu, 6 Juni 2026.
Patroli melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Tanjungbalai, TNI, Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Satpol PP, serta tenaga kesehatan. Kegiatan difokuskan pada pengawasan pintu masuk wilayah melalui jalur darat dan laut yang berpotensi menjadi jalur masuk barang terlarang, termasuk narkotika.
Selain pengawasan terhadap peredaran narkotika, patroli juga menyasar lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, seperti aksi kenakalan remaja, balap liar, dan aktivitas kelompok yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara, Mulyono, mengatakan penguatan kolaborasi antarinstansi menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan wilayah sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba.
Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Tanjungbalai yang terus membangun kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Peredaran narkoba merupakan persoalan yang harus ditangani secara serius karena berdampak langsung terhadap masa depan generasi muda,” ujar Mulyono.
Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap jalur masuk wilayah menjadi salah satu langkah strategis untuk mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara, Moettaqien Hasrimi, menilai keberhasilan pengawasan di lapangan sangat bergantung pada keterpaduan seluruh unsur yang terlibat.
Menurutnya, patroli gabungan tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga menjadi sarana pencegahan melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan wilayah. Patroli ini merupakan langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan tindakan bersama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap pengawasan terhadap wilayah perbatasan dan jalur transportasi dapat semakin optimal sehingga potensi gangguan keamanan dapat ditekan.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang turut terlibat langsung dalam patroli gabungan tersebut.
Menurut Fadly, keterlibatan pemerintah provinsi menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
“Kehadiran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Satpol PP dan Kesbangpol menjadi bukti bahwa upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Fadly menjelaskan, posisi geografis Kota Tanjungbalai yang memiliki akses transportasi darat dan laut menjadikan wilayah tersebut memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan keamanan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, dan masyarakat dinilai penting untuk memperkuat langkah pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas, termasuk peredaran narkotika.
Patroli gabungan tersebut diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam memperkuat pengawasan wilayah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan masing-masing. (AP/red)
