ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota Pematangsiantar bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui pengembangan Early Warning System (EWS) Cik Laila atau Cek Informasi Kebutuhan Pengendalian Inflasi Terintegrasi. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor Perwakilan BI Pematangsiantar, Jalan H. Adam Malik, pada Selasa (7/7/2026).
Kegiatan dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar Subrata Nata Lumbantobing, S.STP., M.SP., yang mewakili Wali Kota Wesly Silalahi, S.H., M.Kn.
Dalam sambutannya, Subrata menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pengembangan sistem peringatan dini tersebut.
Menurutnya, stabilitas harga bahan pokok memiliki pengaruh besar terhadap daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, hingga tingkat kesejahteraan warga.
Ia menilai pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan ketika harga sudah mengalami lonjakan, melainkan harus diawali dengan kemampuan mendeteksi potensi gejolak harga sejak dini agar langkah antisipatif dapat segera dilakukan.
“Melalui Early Warning System, pemerintah diharapkan memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami sehingga potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Subrata.
Ia menambahkan, keberhasilan implementasi EWS sangat bergantung pada kualitas data dan kolaborasi antarinstansi.
Karena itu, Pemerintah Kota Pematangsiantar mengajak Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, organisasi perangkat daerah (OPD), pengelola pasar, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat sinergi dalam penyediaan data, validasi informasi, penyusunan indikator, hingga penyampaian rekomendasi kebijakan.
Subrata berharap hasil FGD tidak berhenti pada pembahasan konseptual, tetapi menghasilkan sistem yang dapat diterapkan secara berkelanjutan sebagai instrumen pendukung pengambilan kebijakan daerah.
Selain menjadi alat pemerintah, EWS juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi informasi harga sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi yang didukung data statistik berkualitas akan memperkuat sistem pengendalian inflasi yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman mengatakan pengembangan EWS menjadi bagian dari penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui pemanfaatan data, sistem peringatan dini, serta protokol respons kebijakan yang lebih cepat dan terkoordinasi.
“Melalui forum ini, kami berharap koordinasi TPID tidak hanya bersifat responsif terhadap gejolak harga, tetapi juga semakin preventif dalam membaca potensi tekanan inflasi sejak dini,” katanya.
Ahmadi menjelaskan, inflasi Kota Pematangsiantar pada periode terakhir tercatat mengalami deflasi sebesar 0,07 persen secara bulanan (month to month/mtm). Meski demikian, tekanan inflasi tahunan masih perlu diwaspadai, terutama pada kelompok volatile food yang sangat dipengaruhi kondisi pasokan dan fluktuasi harga.
Untuk mendukung proses pemantauan, BI Pematangsiantar mengembangkan dashboard EWS berbasis Microsoft Excel dengan memanfaatkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai sumber pemantauan harga harian.
Menurut Ahmadi, sistem tersebut tidak hanya memantau perubahan harga, tetapi juga menghitung kontribusi setiap komoditas terhadap inflasi sehingga prioritas intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat.
Dalam pengembangannya, BI juga menerapkan metode Alert for Price Spikes (ALPS) untuk mendeteksi potensi lonjakan harga melalui perbandingan harga aktual dengan harga normal berdasarkan tren jangka panjang, pola musiman, serta penyimpangan harga.
Selain itu, hasil pengolahan data menggunakan bahasa pemrograman Python menghasilkan berbagai grafik dan indikator yang memudahkan TPID dalam mengidentifikasi komoditas yang mulai menunjukkan risiko kenaikan harga.
Menurut Ahmadi, penguatan EWS ke depan diharapkan menjadi dasar pelaksanaan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, inspeksi pasar, hingga strategi komunikasi publik terkait perkembangan harga kebutuhan pokok.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pematangsiantar juga telah menginisiasi portal EWS inflasi sebagai media pemantauan dan publikasi perkembangan harga. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sinergi antar-OPD, mulai dari pengumpulan data, pengelolaan informasi, hingga tindak lanjut kebijakan.
FGD tersebut juga menghadirkan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Dr. Rulianda Purnomo Wibowo, S.P., M.Ec., sebagai narasumber untuk memberikan masukan terkait penguatan sistem pengendalian inflasi berbasis data. (AP/red)
