ATAPKOTA.COM, ACEH SINGKIL – Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Singkil hingga Jumat (31/7/2026) menjadi sorotan setelah data Rencana Umum Pengadaan (RUP) menunjukkan tingkat penyerapan anggaran dan pelaksanaan paket pekerjaan masih relatif rendah pada paruh kedua Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan data resmi pemerintah yang diakses ATAPKOTA.COM per 31 Juli 2026, Dinas PUPR Aceh Singkil memiliki total pagu pengadaan sebesar Rp37,68 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja tercatat Rp4,66 miliar atau 12,38 persen, sehingga masih terdapat sekitar Rp33,01 miliar atau 87,62 persen anggaran yang belum terealisasi.
Data yang sama menunjukkan, dari 263 paket pengadaan yang tercantum dalam RUP, baru empat paket yang telah terealisasi hingga akhir Juli 2026. Dengan demikian, tingkat realisasi paket pekerjaan tercatat sekitar 1,52 persen.
Rincian realisasi berdasarkan jenis pengadaan meliputi:
- Pekerjaan konstruksi memiliki alokasi Rp33,30 miliar untuk 114 paket. Hingga 31 Juli 2026, tercatat tiga paket telah direalisasikan dengan nilai sekitar Rp3,81 miliar.
- Jasa konsultansi dialokasikan sebesar Rp2,90 miliar untuk 93 paket. Dari jumlah tersebut, baru satu paket yang terealisasi dengan nilai sekitar Rp847,81 juta.
- Pengadaan barang dan jasa lainnya memiliki pagu Rp1,47 miliar untuk 56 paket, namun berdasarkan data RUP belum tercatat realisasi hingga akhir Juli 2026.
Salah satu data yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan skema Pengadaan Langsung (PL). Berdasarkan RUP, Dinas PUPR Aceh Singkil mengalokasikan 220 paket Pengadaan Langsung dengan total nilai sekitar Rp21,61 miliar.
Namun, hingga 31 Juli 2026, data RUP menunjukkan belum terdapat paket Pengadaan Langsung yang terealisasi.
Dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mekanisme Pengadaan Langsung pada prinsipnya dirancang untuk proses pengadaan dengan nilai tertentu melalui prosedur yang lebih sederhana dibandingkan tender, sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sesuai ketentuan yang berlaku.
Rendahnya realisasi anggaran dan paket pekerjaan hingga pertengahan tahun berpotensi menyebabkan penumpukan pelaksanaan proyek pada akhir tahun anggaran apabila percepatan tidak dilakukan.
Dalam praktik pengelolaan proyek pemerintah, percepatan pekerjaan pada akhir tahun dapat meningkatkan tantangan terhadap pengendalian mutu, pengawasan pelaksanaan, dan efektivitas penggunaan anggaran. Namun demikian, dampak tersebut akan bergantung pada strategi percepatan yang diterapkan oleh instansi pelaksana.
ATAPKOTA.COM masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil mengenai faktor penyebab rendahnya realisasi anggaran tersebut, langkah percepatan yang telah disiapkan, serta target penyelesaian paket pekerjaan hingga akhir Tahun Anggaran 2026.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, media ini memberikan ruang hak jawab kepada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil maupun pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan atau tanggapan atas data yang dipublikasikan.
Laporan : Dalian Bancin-atapkota.
