ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menjadi tuan rumah launching Pemutakhiran Data Keluarga melalui Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, yang pelaksanaannya berlangsung serentak secara nasional mulai 20 Agustus hingga 20 September 2026.
Launching tingkat Provinsi Sumatera Utara tersebut dipusatkan di Kantor Pangulu Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolsek Tanah Jawa Kompol Banuara Manurung, perwakilan Danramil Tanah Jawa Sertu Misno, Pangulu Nagori Marubun Jaya M. Raya Purba, Koordinator Wilayah Balai Penyuluhan KB, para penyuluh KB dari empat kecamatan, serta kader yang terlibat dalam pemutakhiran data keluarga.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Keluarga Berencana dan doa.
Camat Tanah Jawa Andi Supandri menyampaikan dukungan pemerintah kecamatan terhadap pelaksanaan pendataan yang dilakukan para kader di lapangan.
Menurutnya, kader memiliki peran penting untuk memastikan proses pemutakhiran data berjalan sesuai ketentuan.
“Mudah-mudahan para kader dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami dari pihak kecamatan memberikan dukungan penuh untuk menyukseskan pendataan keluarga yang akan dilaksanakan,” ujar Andi.
Sementara itu, Bupati Simalungun diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Albert R. Saragih. Ia membacakan sambutan tertulis Bupati yang mengapresiasi peran kader sebagai ujung tombak pemutakhiran data keluarga.
Albert meminta proses pendataan tidak dilakukan sekadar untuk memenuhi target administrasi. Menurutnya, data yang dihasilkan harus menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Marilah kita jadikan momentum ini untuk terus meningkatkan kinerja dan pengabdian kepada masyarakat. Kita harus terus belajar dan berinovasi untuk mengatasi berbagai permasalahan,” katanya.
Ia juga mengaitkan pemutakhiran data dengan berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk penanganan stunting.
Karena itu, kader diminta turun langsung ke lapangan untuk menemukan persoalan yang dihadapi keluarga dan memastikan data yang dikumpulkan benar-benar akurat.
“Data yang dikumpulkan bukan sekadar angka, melainkan menjadi dasar untuk tindak lanjut berbagai program ke depan,” ujar Albert.
Empat Kecamatan dan 200 Kepala Keluarga Menjadi Sampel
Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr. Mahyuzar, mengatakan launching tingkat Provinsi Sumatera Utara sengaja dilaksanakan di Kabupaten Simalungun.
Ia menjelaskan, pemutakhiran data keluarga 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
“Launching pemutakhiran data ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Utara, launching-nya dilaksanakan di Kabupaten Simalungun,” ungkap Mahyuzar.
Dalam pelaksanaannya, pendataan menggunakan metode Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI). Dengan metode tersebut, kader melakukan pengumpulan dan pembaruan data secara digital.
Mahyuzar menjelaskan bahwa para kader bertindak sebagai enumerator yang bertugas memperbarui data keluarga hingga kondisi tahun 2026. Validitas dan akurasi menjadi aspek penting karena data tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan keluarga.
Untuk Kabupaten Simalungun, pemutakhiran tersebut mencakup empat kecamatan, yakni Tanah Jawa, Dolok Batu Nanggar, Girsang Sipangan Bolon, dan Bandar.
Pendataan meliputi 20 nagori dengan 200 kepala keluarga sebagai sampel.
Mahyuzar berharap cakupan pemutakhiran data tersebut dapat diperluas sehingga pada masa mendatang seluruh kecamatan di Kabupaten Simalungun dapat terakomodasi.
Pemutakhiran melalui SIGA mencakup tiga kelompok data utama, yaitu data kependudukan, data keluarga berencana, dan indikator pembangunan keluarga.
Menurut Mahyuzar, data kependudukan BKKBN sejak 2021 telah tersinkronisasi dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sementara itu, indikator pembangunan keluarga antara lain berkaitan dengan kondisi tempat tinggal yang disebut telah terintegrasi dengan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pemutakhiran diperlukan karena kondisi keluarga dan kependudukan terus mengalami perubahan, antara lain akibat kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, maupun pembentukan keluarga baru.
Data yang diperbarui nantinya dapat menjadi salah satu basis informasi dalam menentukan sasaran program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta identifikasi Keluarga Risiko Stunting (KRS).
Namun, pada titik inilah kualitas proses pendataan menjadi penting. Data yang tidak akurat berpotensi menghasilkan sasaran program yang tidak tepat. Karena itu, proses verifikasi dan validasi setelah pendataan menjadi tahapan yang tidak kalah penting dibandingkan pengumpulan data di lapangan.
Pemutakhiran data keluarga dijadwalkan berlangsung hingga 20 September 2026. Setelah periode pendataan berakhir, data akan melalui proses verifikasi dan validasi sebelum digunakan lebih lanjut.
Pemerintah juga merencanakan integrasi data dengan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui dashboard terpadu. Tujuannya adalah membangun referensi data yang lebih terintegrasi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program di Kabupaten Simalungun.
Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dapat diukur dari berapa banyak keluarga yang berhasil didata, tetapi juga dari seberapa akurat data tersebut menggambarkan kondisi masyarakat serta bagaimana data itu digunakan dalam menentukan kebijakan.
Kegiatan launching kemudian ditutup dengan foto bersama dan dilanjutkan dengan pendataan langsung oleh kader ke rumah-rumah masyarakat.(AP/red)
