ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Kota Pematangsiantar masuk tiga besar nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 kategori kota wilayah Sumatera bersama Kota Metro, Provinsi Lampung, dan Kota Jambi, Provinsi Jambi. Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar untuk memperluas akses keuangan yang inklusif dan produktif bagi masyarakat.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., menerima penghargaan nominasi tersebut dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas tahun ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat pemerataan akses keuangan masyarakat.
Wesly hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si., serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Pematangsiantar Sari Dewi Rizkiyani Damanik, S.STP., M.S.P.
Usai kegiatan, Wesly menyampaikan bahwa Pemko Pematangsiantar menyambut baik masuknya kota tersebut dalam nominasi TPAKD Award 2026 kategori kota wilayah Sumatera.
Menurutnya, capaian itu merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi untuk meningkatkan kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, perangkat daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.
Wesly menyebut penetapan nominasi dan penerima penghargaan TPAKD 2026 mengacu pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif Nomor 594 Tahun 2026.
“Masuknya Kota Pematangsiantar dalam tiga nominasi TPAKD Award 2026 merupakan capaian yang patut kita syukuri. Ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk terus memperkuat kolaborasi dengan OJK, perbankan, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Wesly.
Ia menambahkan, arahan Presiden Prabowo dalam Rakornas TPAKD 2026 menegaskan bahwa perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat daya beli keluarga, serta membuka peluang usaha dan pembiayaan produktif.
“Pesan Bapak Presiden sangat jelas, kesejahteraan rakyat tidak boleh berhenti sebagai slogan. Kita harus memastikan berbagai program perluasan akses keuangan benar-benar membantu masyarakat meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Inilah semangat yang harus kita implementasikan melalui program TPAKD di Kota Pematangsiantar,” lanjutnya.
Wesly menegaskan, penguatan TPAKD ke depan akan diarahkan pada program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah.
Sejumlah prioritas yang disebutkan meliputi perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan kapasitas usaha, serta edukasi keuangan bagi pelajar, generasi muda, dan masyarakat.
Pemko Pematangsiantar juga akan mendorong agar program TPAKD tidak berhenti pada sosialisasi dan edukasi. Program tersebut diharapkan berlanjut melalui pendampingan, fasilitasi akses pembiayaan, pengembangan kemitraan usaha, serta pemantauan hasil dan manfaat yang diterima masyarakat.
“Keberhasilan TPAKD harus diukur dari dampaknya. Berapa banyak pelaku UMKM yang semakin mudah mengakses pembiayaan, berapa banyak masyarakat yang mampu mengelola keuangannya dengan lebih baik, serta sejauh mana program tersebut membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga. Karena itu, kita membutuhkan program yang terukur, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Wesly.
Ia juga mengapresiasi OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, perangkat daerah, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program TPAKD Kota Pematangsiantar.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
“Masuk nominasi merupakan dorongan untuk terus meningkatkan kinerja, bukan alasan untuk berpuas diri. Kita ingin TPAKD menjadi instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian daerah, mendorong UMKM naik kelas, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar secara berkelanjutan,” tutup Wesly.
Dalam Rakornas tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa penyelenggaraan TPAKD mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Friderica menyebut Indonesia telah memiliki 552 TPAKD yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Ia juga menjelaskan bahwa perkembangan literasi dan inklusi keuangan terus dipantau melalui survei nasional yang melibatkan kerja sama OJK, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, tingkat literasi keuangan pada 2026 mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan melampaui 93 persen. Angka inklusi tersebut disebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.
Friderica mengapresiasi kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan berbagai pihak dalam memperluas akses keuangan formal di Indonesia.
Sementara itu, Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada akhir 2024. Ia menilai pembentukan kelembagaan tersebut sebagai pencapaian yang perlu dihargai.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun TPAKD.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.
Prabowo turut menyoroti keberadaan penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, dan santri. Keberagaman tersebut menggambarkan pentingnya akses keuangan yang menjangkau berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Dengan masuknya Kota Pematangsiantar dalam tiga besar nominasi TPAKD Award 2026 kategori kota wilayah Sumatera, Pemko Pematangsiantar diharapkan semakin memperkuat program perluasan akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, serta memastikan manfaat layanan keuangan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.(AP/red)
