ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Moh. Jumhur Hidayat, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan audit lingkungan secara menyeluruh di kawasan Danau Toba. Pengawasan tidak hanya perlu menyasar aktivitas usaha, tetapi juga pengelolaan limbah dari hotel, penginapan, dan fasilitas pariwisata di sekitar danau.
Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) mengenai pelestarian dan kebersihan kawasan Danau Toba di Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Kamis (29/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Menteri menekankan bahwa kegiatan ekonomi dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Mencari penghidupan dan kesejahteraan boleh, tetapi jangan merusak lingkungan. Sekarang adalah waktunya segala sesuatu perlu ditertibkan. Saya sangat setuju dilakukan audit lingkungan secara komprehensif di Danau Toba,” ujar Jumhur.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh. Pengelolaan limbah dari fasilitas akomodasi dan sektor pariwisata, menurutnya, perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan Danau Toba.
“Cerita tentang Danau Toba itu luar biasa besarnya. Janganlah kita mencari rezeki dengan merusak keindahannya. Tanggal 27 Agustus diperingati sebagai Hari Danau Sedunia, semoga air Danau Toba benar-benar menjadi sumber kehidupan bagi kita semua,” katanya.
Kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup tersebut disambut Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Penyambutan berlangsung dengan persembahan Tortor Sombah, tarian tradisional masyarakat Simalungun sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang datang ke Tanoh Habonaron Do Bona.
Bupati Anton menyampaikan bahwa Danau Toba telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark. Status tersebut, menurutnya, membutuhkan komitmen bersama untuk menjaga keindahan, kebersihan, serta daya dukung lingkungannya.
“Kami membutuhkan arahan teknis, dukungan regulasi, dan sinergi program dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk membantu menjaga kelestarian dan kebersihan Danau Toba. Semoga FGD ini melahirkan solusi konkret yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan,” ujar Anton.
FGD tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora bersama jajaran perangkat daerah, Ketua Dewan Pakar DPP Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) Prof. Dr. John Hutagalung, Ketua Umum DPP KMDT St. Edison Manurung, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Pertemuan diawali dengan doa yang dipimpin Ketua MUI Simalungun, H. Ikhwanuddin Nasution, Lc., MM.
Dukungan terhadap audit lingkungan menjadi salah satu poin penting dari pertemuan tersebut. Namun, komitmen itu perlu ditindaklanjuti melalui langkah yang terukur, mulai dari pemeriksaan sumber pencemaran, evaluasi pengelolaan limbah, hingga pengawasan terhadap kegiatan usaha di kawasan Danau Toba.
Publik juga membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme audit, pihak yang akan dilibatkan, cakupan pemeriksaan, serta tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran lingkungan.
Dengan demikian, upaya menjaga Danau Toba tidak berhenti pada forum diskusi dan pernyataan komitmen, tetapi menghasilkan tindakan nyata untuk melindungi ekosistem danau sekaligus keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitarnya.(AP/red)
