Berkedok Ormas, Polda Sumut Bongkar 1.130 Pelaku Premanisme

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Jumat, 16 Mei 2025 - 00:53 WIB

4076 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., mewakili Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Kamis (15/5/2025).

Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., mewakili Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Kamis (15/5/2025).

ATAPKOTA, MEDAN – Polda Sumatera Utara mengungkap 954 kasus premanisme selama pelaksanaan Operasi Pekat Toba 2025 yang berlangsung dari 1 Mei hingga 14 Mei 2025. Capaian ini dipaparkan Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., mewakili Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Kamis (15/5/2025).

Hadir juga Staf Ahli Kemenko Polkam Irjen Pol Desman Sujaya Tarigan dan sejumlah pejabat utama Polda, Wakapolda menegaskan bahwa premanisme, terutama yang berkedok ormas, menjadi atensi langsung Presiden RI dan Kapolri karena mengganggu keamanan dan menghambat investasi.

“Ini perintah Presiden, dan Kapolri menegaskan untuk menindak tegas premanisme yang berkedok ormas. Ini demi menjaga iklim investasi dan ketertiban di masyarakat, khususnya di Sumut,” tegas Brigjen Rony.

Dari total 1.130 pelaku yang diamankan, sebanyak 178 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 136 kasus. Sisanya, 952 pelaku dalam 818 kasus menjalani pembinaan. Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai Rp61 juta, 27 senjata tajam, 8 sepeda motor, puluhan atribut parkir liar, hingga bendera ormas.

Pengungkapan kasus didominasi 839 kasus pungli, diikuti 42 pemerasan, 64 penganiayaan, serta kasus pengeroyokan dan perbuatan tidak menyenangkan.

Staf Ahli Kemenko Polkam menambahkan, pemerintah pusat akan membentuk Satgas Penanggulangan Premanisme Ormas lintas kementerian, TNI, Polri, dan pemda.

“Ini bukan operasi biasa. Satgas ini akan bekerja preventif sekaligus represif, demi menjamin rasa aman masyarakat dan kelancaran investasi,” katanya.

Polda Sumut mengajak masyarakat tidak ragu melaporkan aksi premanisme.

“Kami pastikan setiap laporan akan kami tindak secara tegas dan tuntas. Terima kasih atas dukungan masyarakat dan media,” tutup Wakapolda.(And/pr)

Berita Terkait

Jembatan Gang Damai Ambruk, Pemko Medan Ajukan Pinjam Pakai Lahan ke PT KAI
Rugikan Negara Rp 2,57 Miliar, Tersangka JT Diserahkan ke Kejari Medan
Kasus Pajak Rp 2,5 Miliar, DJP Sumut I Serahkan Tersangka ke Kejaksaan
Pengembangan Kasus, Polisi Ringkus 4 Terduga Pelaku Narkoba di Palas
Kadispora Medan Lepas Smartfren Fun Run 2026, UMKM dan Car Free Day Ramaikan Lapangan Merdeka
Dialog dengan Ojol, Pemko Medan Tawarkan PKH, UHC, dan Skema Perlindungan Non-BPJS
Polres Belawan Gerebek Rumah di Deli Serdang, Pria 49 Tahun Diduga Edarkan Sabu Ditangkap
Bobby Nasution Ajak Gekrafs Sumut Perkuat Kolaborasi, Dorong UMKM Naik Kelas

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 19:42 WIB

Dugaan Pungutan di SDN 091608 Sinaksak, Kepala Sekolah Buka Suara

Senin, 20 April 2026 - 18:55 WIB

Pesan Menyentuh Wakil Wali Kota untuk Jamaah Haji Pematangsiantar: Tinggalkan Kesombongan

Senin, 20 April 2026 - 18:42 WIB

Tinjau Pelabuhan Nabire, Wapres Gibran Soroti Keterbatasan Dermaga dan Dorong Perencanaan Terintegrasi

Senin, 20 April 2026 - 18:04 WIB

Jembatan Gang Damai Ambruk, Pemko Medan Ajukan Pinjam Pakai Lahan ke PT KAI

Senin, 20 April 2026 - 17:23 WIB

Gebyar Pajak Sumut Dongkrak PKB 30 Persen, Penerimaan Tembus Rp 125 Miliar

Senin, 20 April 2026 - 16:00 WIB

Dari ATR ke Boeing, Wapres Dorong Upgrade Bandara Nabire demi Konektivitas Papua Tengah

Senin, 20 April 2026 - 15:52 WIB

Kasus Pajak Rp 2,5 Miliar, DJP Sumut I Serahkan Tersangka ke Kejaksaan

Senin, 20 April 2026 - 15:30 WIB

Pemprov Sumut Sebut Kericuhan Usai Pelantikan KA KAMMI Murni Urusan Internal, Pengamat Minta Evaluasi Penggunaan Aula Gubernur

Berita Terbaru